Ignatius Edhi Kharitas, A. Dahana, dan Johanes Herlijanto

Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) merupakan ajang lima tahunan di mana delegasi anggota PKT dari seluruh negeri berkumpul di ibu kota Beijing. Di atas kertas, kongres ini adalah lembaga tertinggi dalam struktur PKT karena dapat menentukan anggota Komite Sentral periode lima tahun ke depan, bahkan dapat mengesahkan ataupun mengamandemen konstitusi. Selain itu, dalam kongres ini pencapaian selama lima tahun berjalan dan arah kebijakan pemerintah lima tahun berikutnya dapat dicermati melalui pidato sekretaris jenderal PKT maupun konferensi pers pejabat yang berwenang.

Kongres Nasional PKT ke-20 baru saja berlangsung pada 16–22 Oktober 2022. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut adalah terpilihnya Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal untuk periode yang ketiga. Hal yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah kontemporer Tiongkok. Dengan demikian, Xi masih akan menjadi faktor penentu dalam menentukan jalannya kebijakan pemerintah Tiongkok selama lima tahun ke depan. Kebijakan di sektor ekonomi menjadi topik yang banyak dicermati oleh para analis mengingat hingga saat ini Tiongkok masih menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Kongres dalam Bayang-bayang Perlambatan Ekonomi

Kongres ke-20 tahun ini berlangsung dalam situasi ekonomi Tiongkok yang kurang ideal. Seperti dilaporkan oleh surat kabar Hongkong, South China Morning Post (SCMP), International Monetary Fund (IMF) telah memangkas perkiraan pertumbuhan China menjadi 3,2 persen pada 2022. Jika benar terjadi, ini akan menjadi tingkat pertumbuhan terendah negara itu dalam empat dekade. Sementara itu, CNBC mengutip analisis perusahaan layanan keuangan global Nomura, memperkirakan pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu 2,7 persen. Prediksi tersebut didasarkan pada beberapa indikator ekonomi yang cenderung bergerak ke arah negatif sejak awal tahun ini. Di antaranya, peningkatan angka pengangguran, khususnya di kalangan anak muda perkotaan. Sebagaimana diberitakan oleh CNN, mengacu pada laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok, tingkat pengangguran kaum muda di sana terus mengalami indikasi kenaikan, meningkat dari 15,3% di bulan Maret ke 18,2% di bulan April, bahkan mencapai rekor tertinggi 19,9% pada bulan Juli. Meskipun turun sedikit menjadi 18,7% di bulan Agustus, itu berarti pada periode ini ada sekitar 20 juta orang berusia 16 hingga 24 tahun yang tidak bekerja di kota-kota besar dan kecil. Yang patut diingat, data tersebut belum mencakup angka pengangguran di wilayah pedesaan. Salah satu hal yang ditengarai menjadi penyebab utama meningkatnya angka pengangguran kaum muda adalah perusahaan teknologi dan rintisan (start up), tujuan favorit para lulusan baru untuk memulai karier, yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Hal ini terjadi karena beberapa tahun belakangan sektor tersebut harus menghadapi tantangan internal dan eksternal, yaitu kontrol pemerintah yang semakin ketat terhadap perusahaan swasta, khususnya pada sektor teknologi informasi, dan sanksi dagang dari Amerika Serikat (AS). Sementara itu, para pengusaha di sektor riil juga menunda ekspansi karena kebijakan nol Covid yang masih diterapkan pemerintah Tiongkok hingga saat ini. Kebijakan tersebut tentunya sangat berimbas pada volume penjualan karena sewaktu-waktu pemerintah dapat menetapkan penguncian wilayah (lockdown) apabila ditemukan kasus Covid.

Indikator perlambatan ekonomi yang lain adalah nilai tukar mata uang yuan yang mencapai rekor terendah terhadap dolar AS. Menurut catatan BBC, nilai tukar pada bulan September 2022 menjadi yang terendah sejak 2011. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter kedua negara. Bank Rakyat Tiongkok (PBOC), selaku bank sentral, telah menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh penguncian Covid, sementara Federal Reserve, bank sentral AS, bergerak agresif ke arah yang berlawanan demi mengendalikan inflasi. Penurunan nilai mata uang ini sebenarnya dapat membantu eksportir Tiongkok karena membuat produk mereka lebih murah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan permintaan. Akan tetapi, ekspor hanya mengambil porsi 20% dari ekonomi Tiongkok akhir-akhir ini. Jadi, kecenderungan yuan yang melemah ini tidak akan membalikkan kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri yang sebagian besar dipengaruhi oleh strategi nol Covid Beijing.

Di samping itu, Tiongkok sejak akhir tahun lalu tengah menghadapi krisis properti. Sektor properti dapat dikatakan sebagai urat nadi ekonomi domestik karena menyumbang lebih dari seperempat dari output ekonomi negara itu. Krisis ini bermula ketika pemerintah Tiongkok mencoba mengontrol rasio utang perusahaan properti. Akibatnya, pengembang menghadapi tekanan likuiditas sehingga banyak proyek perumahan yang mangkrak, dan pada akhirnya sejumlah pembeli melakukan pemogokan pembayaran hipotek. Menurut catatan The Economist, pada bulan Juli tahun ini nilai penjualan rumah baru turun 29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Respons dan Rencana PKT Mengatasi Ancaman Perlambatan Ekonomi

Menjelang kongres ke-20, baik publik maupun para analis ingin mengetahui bagaimana respons PKT terhadap beragam masalah yang sedang dihadapi Tiongkok tersebut, serta kebijakan yang diambil untuk mengatasinya. Salah satu yang paling ditunggu adalah soal keberlanjutan kebijakan nol Covid. Seperti sudah diungkapkan di atas, di tengah prospek ekonomi Tiongkok yang cukup suram, pemerintah Tiongkok tetap kukuh mempertahankan kebijakan nol Covid. Hal ini sangat berpengaruh, baik pada nilai perdagangan luar negeri maupun konsumsi domestik, yang pada akhirnya juga berpengaruh pada kemampuan pasar untuk menyerap angkatan kerja. Beberapa hari sebelum kongres ke-20 dimulai, BBC sempat mewawancarai Profesor Liang Wannian, kepala panel ahli Covid pemerintah Tiongkok. Menurut Profesor Liang, negaranya memang masih menghadapi masalah pengendalian pandemi Covid yang kompleks. Di satu sisi, vaksin produksi dalam negeri, sekalipun dapat mencegah kematian dan perawatan di rumah sakit, efektivitasnya masih belum sesuai harapan. Di sisi lain, populasi yang bersedia menerima vaksinasi, khususnya di kalangan usia lanjut, masih sangat terbatas. Jadi, Tiongkok masih akan menunggu sampai ada vaksin dan pengobatan yang lebih efektif. Ketika ditanya apakah kebijakan nol Covid akan diperlonggar setelah kongres ke-20 selesai, Profesor Liang menjawab secara diplomatis bahwa dia tidak tahu karena dia hanyalah seorang ilmuwan.

Pada pembukaan kongres ke-20, Xi Jinping menyampaikan pidato pertanggungjawaban sebagai sekretaris jenderal PKT periode sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Xi tidak secara spesifik menyoroti masalah kondisi perekonomian Tiongkok yang sedang menghadapi ancaman perlambatan. Ia lebih menonjolkan keberhasilan pengentasan kemiskinan dan era baru sosialisme berkarakteristik China (新时代中国特色社会主义 xin shidai zhongguo tese shehuizhuyi) yang dijadikan dasar untuk menyusun rencana strategis pengembangan Partai dan negara. Di samping itu, ia juga memuji keberhasilan kebijakan nol Covid yang telah terbukti dapat mencegah jatuhnya banyak korban jiwa. Keberhasilan ini diamplifikasi oleh para petinggi PKT lainnya, misalnya Zhao Chenxin, Wakil Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional. Dalam konferensi pers terkait pidato pembukaan Xi Jinping, ia menyampaikan bahwa peningkatan pesat kekuatan ekonomi, serta pembangunan yang luar biasa, dapat tercapai meskipun dalam bayang-bayang situasi dunia internasional yang penuh tantangan. Di samping itu, Biro Pusat Statistik mengumumkan penundaan rilis data perekonomian kuartal III tahun ini tanpa alasan rinci. Para analis media internasional menghubungkan langkah ini dengan upaya PKT untuk tidak menghalangi pidato Xi Jinping yang menyoroti keberhasilan ekonomi.

Pada akhir kongres, nama-nama baru anggota Komite Sentral dan Komite Pelaksana PKT ditetapkan. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah naiknya Li Qiang menjadi anggota komite pelaksana. Sebelumnya, ketika masih menjabat sekretaris PKT di Shanghai, Li mengawasi pelaksanaan penguncian wilayah (lockdown) metropolis itu selama hampir dua bulan. Berdasarkan rekam jejak tersebut, kebijakan nol Covid PKT diperkirakan masih akan terus dipertahankan, apapun resikonya, termasuk perlambatan ekonomi.

Sejauh mana Tiongkok sudah memitigasi konsekuensi atas kebijakan ekonomi dan pembangunannya? Ekonom dari Universitas Oxford, Inggris, George Magnus dalam wawancara dengan DW menyampaikan bahwa model pembangunan Tiongkok yang berasaskan legitimasi PKT akan sulit tercapai. Hal ini disebabkan oleh perspektif PKT yang sangat kaku dan perilaku PKT yang mengontrol segala aspek kehidupan, mulai dari industri, ekonomi, hingga sosial. Mengingat posisi Tiongkok sebagai ekonomi terbesar dunia dan pemain utama industri manufaktur global, pilihan PKT untuk tetap menerapkan kebijakan nol Covid secara dinamis, dengan mengambil resiko perlambatan ekonomi, pastinya akan berdampak pada perekonomian global. Masih menurut George Magnus, Tiongkok akan kehilangan pesonanya sebagai mitra penting di pasar global. Perusahaan di seluruh dunia secara perlahan-lahan akan mulai mencari negara alternatif, di Asia maupun wilayah lain, sebagai pengganti rantai pasok (supply chain) yang selama ini didominasi oleh Tiongkok.

Hal lain yang perlu dipikirkan oleh PKT adalah bagaimana respons rakyat terhadap pilihan kebijakan di atas. Sejauh ini, aksi unjuk rasa menentang kebijakan nol Covid telah mulai bermunculan di berbagai wilayah Tiongkok. Meski hanya bertahan selama beberapa hari, aksi yang berlangsung di akhir November 2022 lalu di berbagai kota besar Tiongkok, termasuk Shanghai dan Beijing, perlu mendapatkan perhatian serius dari para elit PKT. Apalagi tuntutan para demonstran yang semula berkutat pada kritik terhadap kebijakan penanggulangan Covid yang mengandalkan lockdown dan tes massal, lama-kelamaan semakin meluas menjadi kritik terhadap legitimasi PKT. Para demonstran bahkan berani menuntut Xi Jinping untuk mundur dari kepemimpinannya. Menurut Marina Rudyak, ahli Tiongkok dari Universitas Heidelberg, Jerman, PKT patut mencermati ketidakpuasan para demonstran ini. Ia mengingatkan tentang konsensus yang dibangun oleh PKT dan rakyat Tiongkok pada awal dekade 1980-an di era kepemimpinan Deng Xiaoping. Singkat kata, konsensus itu memberikan jaminan kehidupan yang lebih mapan secara ekonomi kepada rakyat asalkan segala urusan politik diserahkan kepada PKT. Namun demikian, melihat perkembangan akhir-akhir ini, konsesus ini semakin kehilangan makna, khususnya di kalangan generasi muda yang lahir setelah 1980-an. Bagi mereka, prospek kemajuan ekonomi yang dijanjikan PKT tampak semakin memudar, sementara pembatasan terhadap hak-hak mereka masih terus terjadi. Bila berbagai ketidakpuasan dan tuntutan untuk lebih memiliki kebebasan di kalangan anak muda Tiongkok ini tidak ditanggapi dengan bijaksana, bukan tidak mungkin aksi protes yang lebih besar, seperti yang terjadi di Lapangan Tiananmen sekitar tiga dasawarsa lalu, dapat kembali terjadi di kemudian hari.

Para penulis adalah anggota tim peneliti Forum Sinologi Indonesia