China, Filipina, dan Ketegangan di Asia Tenggara

China, Filipina, dan Ketegangan di Asia Tenggara

Foto: REUTERS/Jay Ereno
Foto: REUTERS/Jay Ereno

Peristiwa gesekan antara Kapal Penjaga Pantai Republik Rakyat China (RRC) dengan kapal dan perahu milik aparat Filipina dalam beberapa bulan belakangan ini telah memicu persoalan baru antara RRC dan beberapa negara anggota Pehimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).1 Peristiwa tersebut berakar dari pengakuan sepihak RRC atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya berdasarkan 9 atau 10 garis putus-putus (nine/ten-dash-line). Pengakuan ini menghasilkan tumpang tindih dengan beberapa negara ASEAN. Sontak, pengakuan RRC menuai kecaman dari negara-negara tetangganya.

Indonesia pun tak luput dari dampak pengakuan sepihak RRC yang menyasar batas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kita di sebelah utara Kepulauan Natuna. Wilayah ZEE Indonesia pun menjadi sasaran patroli Kapal Penjaga Pantai RRC. Dengan dukungan para nelayannya, kapal aparat RRC secara rutin hadir di wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan apa yang dinamakan “aktivitas gray zone.” Salah satu tujuannya adalah mengganggu kegiatan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya laut dalam wilayah ZEE.2 Namun, sangat mungkin bahwa tujuan lain RRC adalah untuk membuktikan kehadirannya demi mengukuhkan pengakuan sepihak negara itu atas ZEE kita di atas.

Meningkatnya ketegangan antara RRC dan negara-negara ASEAN berakar pada perbedaan landasan pengakuan mereka. Negara-negara ASEAN melandaskan pengakuan mereka pada Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Sementara itu, China berpedoman pada wilayah sejarah yang terwakili dalam peta garis putus-putus tersebut. Akibatnya, sulit bagi ASEAN dan China untuk merundingkan sengketa ini atas landasan atau pedoman yang sama. Pilihan satu-satunya bagi mereka, setidaknya untuk sementara waktu, adalah mengelola sengketa tersebut sehingga tidak berujung pada tindak kekerasan yang hanya akan merugikan semua pihak. 

Upaya pengelolaan ketegangan ini akan mengacu pada sebuah Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/COC) yang naskahnya masih dalam tahap perundingan sejak 2002. Perundingan ini mengalami tiga kemajuan penting dalam enam tahun terkahir. Pertama, kesepakatan kerangka kerja COC antara 10 negara-negara ASEAN dan RRC pada 2017. Kedua, pembacaan naskah awal COC pada 2019. Ketiga, pada Juli 2023 lalu, hadirnya naskah kesepakatan antarmenteri luar negeri ASEAN dan RRC untuk mempercepat perundingan COC. 3

Perlu diakui, kemajuan di atas belum efektif mengurangi, apalagi mencegah ketegangan yang muncul. Ketegangan seputar Dangkalan Thomas Kedua (Second Thomas Shoal) antara kapal aparat RRC dan Filipina makin kerap terjadi sejak bulan Agustus 2023. Ketegangan ini menyebabkan Filipina seolah menggalang bantuan dari pihak luar kawasan Asia Tenggara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Australia. Patroli bersama antara militer Filipina dan AS, serta antara militer Filipina dan Australia, mulai terlaksana sejak pertengahan bulan November 2023.4 Sementara itu, Filipina juga menambah partisipasi dalam latihan militer dengan angkatan bersenjata negara-negara Barat dan Jepang.5

Dukungan Amerika Serikat (AS) dan Australia bagi Filipina dalam menghadapi RRC tentu saja berpotensi meningkatkan ketegangan di Asia Tenggara. Apalagi, RRC bersikukuh bahwa AS dan Australia bukan negara yang bersengketa, dan oleh karenanya, tidak berhak terlibat dalam persoalan LCS, apalagi membantu Filipina.6 Akibatnya, RRC menuduh Filipina menggunakan kekuatan-kekuatan luar tersebut untuk merusak hubungan China dengan ASEAN di LCS.7

Sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia tak dapat tinggal diam melihat Filipina yang tampak jadi korban perundungan RRC. Kami berpandangan bahwa keputusan Filipina untuk mengundang kehadiran AS dan Australia di LCS adalah murni reaksi terhadap tindakan provokatif RRC yang sudah berlangsung setidaknya sejak satu dasawarsa lalu. Keputusan Filipina ini muncul setelah pilihan lain yang Filipina ambil gagal mengurangi tindak provokatif China. Pada 2013, Filipina menggugat RRC ke Mahkamah Arbritase Internasional di Den Haag, dengan putusan yang memperkuat posisi hukum Filipina di LCS.8 Bahkan, putusan tersebut menyatakan pengakuan RRC di LCS bertentangan dengan ketetapan UNCLOS.9 Penolakan RRC untuk terlibat dalam arbitrase, apalagi menaati putusannya, mendesak Filipina untuk mengambil ‘jalan lunak’ saat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Namun, ‘jalan lunak’ Filipina pun tetap gagal menghentikan tindakan provokatif RRC. Negara itu bukan saja tetap bersikukuh menganggap wilayah yang berdasarkan UNCLOS berada dalam ZEE Filipina itu sebagai miliknya, tetapi juga makin kerap melakukan berbagai tindakan yang mengganggu dan bahkan membahayakan pihak Filipina di wilayah di atas. Oleh sebab itu, penting untuk memandang ‘jalan keras’ Filipina saat ini sebagai sebuah pilihan yang terpaksa diambil.

Menghadapi keterpaksaan Filipina ini, Indonesia perlu mengajak ASEAN untuk bersatu dan menyatakan sikap yang lebih tegas terhadap RRC. Pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN yang disampaikan pada 30 Desember 2023 dan ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN, merupakan langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Di satu sisi, pertanyaan ini menunjukkan kemandirian ASEAN dalam mengelola kawasannya sendiri. Di sisi lain, persatuan dan kekompakan ASEAN pada tataran tertentu dapat memberi desakan terhadap RRC untuk mengurungkan niat dan tindak provokatifnya. Desakan di atas, serta tindakan-tindakan lain yang memperlihatkan kesatuan dan ketegasan ASEAN dalam menghadapi RRC sangat penting tidak hanya bagi negara-negara ASEAN yang bersengketa seperti Filipina. Apabila tindakan agresif RRC terhadap Filipina tidak kita hadapi bersama sebagai ASEAN yang bersatu, bukan tidak mungkin sikap RRC akan makin provokatif terhadap negara-negara ASEAN lainnya.


Referensi:

  1. Reuters, “Philippines demands China halt “dangerous and offensive” actions in S.C. Sea,” 16 Oktober 2023. Tersedia secara daring pada tautan https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-denounces-china-dangerous-offensive-actions-south-china-sea-2023-10-16/ (diakses pada 24 Desember 2023) ; Jim Gomez, “ Filipino fisherman to China’s coast guard on disputed shoal: `This is Philippine territory. Go away’,”AP News, 23 Januari 2024. Tersedia secara daring pada tautan https://apnews.com/article/china-philippines-disputed-scarborough-shoal-south-china-sea-13cf6ee1b11136ae79c949cd8e7237a0 (diakses pada 25 Januari 2024); BBC, “China navy used sonar pulses against divers, Australia says,“ 18 November 2023. Tersedia secara daring pada tautan https://www.bbc.com/news/67461081 (diakses pada 24 Desember 2023); Brad Lendon dan Kathleen Magramo, “International backlash grows after Chinese vessel fires water cannon on Philippine boats,” CNN, 7 Agustus 2023. Tersedia secara daring pada tautan https://edition.cnn.com/2023/08/07/asia/china-philippines-coast-guard-confrontation-south-china-sea-intl-hnk/index.html (diakses pada 24 Desember 2023); The Guardian, “Manila accuses Beijing of ‘dangerous manoeuvres’ in South China Sea.” Tersedia secara daring pada tautan https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/south-china-sea-philippines-accuses-china-coastguard-of-reckless-action-after-collision (diakses pada 7 Maret 2024).
  2. Luthfia Ayu Azanella dan Inggried Dwi Wedhaswary. “Masuknya Kapal China ke Perairan Natuna yang Diprotes Indonesia,” Kompas, 31 Desember 2019. Tersedia daring pada tautan https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/164819565/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-diprotes-indonesia (diakses pada 25 Desember 2023); BBC News Indonesia, “Kapal perang TNI AL usir kapal Penjaga Pantai China di perairan Natuna, China klaim zona ekonomi eksklusif,” BBC, 1 Januari 2020. Tersedia daring pada tautan https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528 (diakses pada 26 Desember 2023)
  3. Laila Afifa dan Dewi Elvia Muthiariny, “ASEAN, China Agree on Guidelines to Expedite South China Sea Negotiations,” Tempo, 13 Juli 2023. Tersedia daring pada tautan https://en.tempo.co/read/1747740/asean-china-agree-on-guidelines-to-expedite-south-china-sea-negotiations (diakses pada 26 Desember 2023); Ministry of Foreign Affairs, “ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea,” 13 Juli 2023. Tersedia daring pada tautan https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea# (diakses pada 26 Desember 2023)
  4. Jeoffrey Maitem, “The Philippines Conducted Joint South China Sea Patrols With Australia And The United States,” Naval News, 26 November 2023. Tersedia daring pada tautan https://www.navalnews.com/naval-news/2023/11/the-philippines-conducted-joint-south-china-sea-patrols-with-australia-and-the-united-states/ (diakses pada 26 Desember 2023); Aaron-Matthe Lariosa, “U.S., Philippines Begin Three Days of Joint Patrols in the South China Sea,” USNI News, 21 November 2023. Tersedia daring pada tautan https://news.usni.org/2023/11/21/u-s-philippines-begin-three-days-of-joint-patrols-in-the-south-china-sea (diakses pada 27 Desember 2023); Andrew Greene, “Australia and Philippines begin joint naval drills in South China Sea where regional tensions with Beijing are growing,” ABC, 25 November 2023. Tersedia daring pada tautan https://www.abc.net.au/news/2023-11-25/australia-philippines-naval-drills-south-china-sea/103151124 (diakses pada 27 Desember 2023)
  5. Japan Times, “Japan, U.S., Australia and Philippines hold joint naval drills,” 26 Agustus 2023. Tersedia daring pada tautan https://www.japantimes.co.jp/news/2023/08/26/japan/politics/us-philippines-australia-japan-military-exercises-south-china-sea/ (diakses pada 2 Januari 2024) ; Aljazeera, “Australia, Philippines hold military drills, plan South China Sea patrols,” 26 Agustus 2023. Tersedia secara daring pada tautan https://www.aljazeera.com/news/2023/8/26/australia-philippines-hold-military-drills-plan-south-china-sea-patrols (diakses pada 2 Januari 2024)
  6. Teddy Ng, “South China Sea: ‘external forces’ meddling in disputes, Chinese official says,” South China Morning Post, 23 April 2022. Tersedia secara daring pada tautan https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3175203/south-china-sea-external-forces-meddling-disputes-chinese (diakses pada 2 Januari 2024); China Embassy in Indonesia, ” China Foreign Ministry Spokesperson’s comment on US Secretary of State’s press statement on the South China Sea,” 16 Juli 2020. Tersedia secara daring pada tautan http://id.china-embassy.gov.cn/eng/gdxw/202007/t20200716_2048072.htm (diakses pada 2 Januari 2024)
  7. Friska Yolandha, “China: Latihan Perang AS-Filipina di Laut China Selatan Provokatif,” Republika, 4 Januari 2024. Tersedia secara daring pada tautan https://internasional.republika.co.id/berita/s6qws0370/china-latihan-perang-asfilipina-di-laut-china-selatan-provokatif (diakses pada 5 Januari 2024) ; Liz Lee dan Karen Lema, “ China warns Philippines against South China Sea ‘miscalculation’,” Reuters, 21 Desember 2023. Tersedia secara daring pada tautan https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-warns-philippines-resolve-south-china-sea-tensions-via-dialogue-2023-12-21/ (diakses pada 5 Januari 2024); Reuters, “China says Philippines enlists foreign force to stir trouble in South China Sea,” 23 November 2023. Tersedia secara daring pada https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-says-philippines-enlisted-foreign-forces-patrol-south-china-sea-2023-11-23/ (diakses pada 21 Desember 2023)
  8. Jay Batongbacal, “ARBITRATION 101: PHILIPPINES V. CHINA,” AMTI CSIS, 21 Januari 2015. Tersedia secara daring pada tautan https://amti.csis.org/arbitration-101-philippines-v-china/ (diakses pada 4 Januari 2024); Euan Graham, “The Hague Tribunal’s South China Sea Ruling: Empty Provocation or Slow-Burning Influence?,” Council of Council, 18 Agustus 2016. Tersedia secara daring pada tautan https://www.cfr.org/councilofcouncils/global-memos/hague-tribunals-south-china-sea-ruling-empty-provocation-or-slow-burning-influence (diakses pada 4 Januari 2024)
  9. Larisa Epatko, “International court rejects China’s claims in South China Sea,” PBS, 12 Juli 2016. Tersedia secara daring pada tautan https://www.pbs.org/newshour/world/international-court-rejects-chinas-claims-south-china-sea (diakses pada 4 Januari 2024): Alexander Smith, “ISouth China Sea Dispute: International Court Rejects China’s Claims,” NBC News, 12 Juli 2016. Tersedia secara daring pada tautan https://www.nbcnews.com/news/china/south-china-sea-dispute-international-court-rejects-china-s-claims-n607641 (diakses pada 4 Januari 2024)