Dinamika Laut China Selatan dalam Perspektif Keamanan Maritim: Tantangan, Peluang, dan Kolaborasi Regional

Dinamika Laut China Selatan dalam Perspektif Keamanan Maritim: Tantangan, Peluang, dan Kolaborasi Regional

Pada hari Senin, 4 Maret 2024 lalu, Forum Sinologi Indonesia (FSI) mengadakan seminar kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia yang bertajuk “Dinamika Laut China Selatan dalam Perspektif Keamanan Maritim: Tantangan, Peluang, dan Kolaborasi Regional.” Seminar kolaborasi tersebut menghadirkan Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, seorang dosen Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia, DR. (HC) Capt. Marcellus Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, dan Johanes Herlijanto, Ph.D., dosen Universitas Pelita Harapan dan Ketua FSI.

Seminar kolaborasi dibuka oleh Johanes Herlijanto, yang menjelaskan latar belakang, sejarah, dan perkembangan klaim China di kawasan Laut China Selatan. Johanes menyampaikan bagaimana ketegangan dan gesekan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara terjadi dalam satu dasawarsa terakhir. Gesekan tersebut dipicu dengan pelanggaran berulang yang dilakukan China dan aksi penegasan klaim mereka di wilayah tersebut, seperti aktivitas zona abu-abu, pernyataan-pernyataan diplomatik, dan penelusuran sejarah. Yang patut menjadi perhatian, aktivitas tersebut juga dilakukan China terhadap hak berdaulat Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Johanes juga menyebutkan beberapa sikap yang harus diambil oleh Indonesia untuk menghadapi pelanggaran yang terus dilakukan China, di antaranya, bercermin dari sejarah untuk menghindari potensi terjadinya konflik yang besar, memperkuat potensi penegakkan hukum Indonesia, meningkatkan persatuan ASEAN untuk mengawal stabilitas dan kedamaian kawasan, serta mendorong semangat semua pihak, termasuk China, untuk menyepakati kode etik perilaku (code of conduct) di kawasan Laut China Selatan. 

Seminar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Capt. Marcellus yang menjelaskan dampak klaim China di wilayah Laut China Selatan terhadap hak berdaulat Indonesia, khususnya wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Hak berdaulat Indonesia dalam wilayah ZEE, secara langsung memberikan hak eksklusif bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Klaim China di wilayah LCS, memberikan dampak negatif terhadap pemanfaatan hak tersebut. Misalnya, kurangnya keleluasaan berlayar bagi nelayan Indonesia dan terbatasnya eksploitasi sumber daya alam di wilayah itu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus menjaga hak berdaulat, melindungi kepentingan nasional, dan stabilitas di wilayah tersebut. 

Laksamana Muda TNI (Purn), Dr. Surya Wiranto dalam pemaparan berikutnya menekankan bahwa dalam kasus ketegangan di Laut China Selatan, ada hak berdaulat Indonesia yang terancam, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Dr. Surya juga menjelaskan bahwa landasan kontinen Indonesia telah diakui dan disepakati melalui perjanjian dengan Vietnam di wilayah perbatasan utara Indonesia, dan dengan Malaysia di sisi barat dan timur. Oleh karenanya, sumber daya alam yang berada di wilayah landasan kontinen Indonesia sudah menjadi hak berdaulat milik Indonesia. Dr. Wiranto juga menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar untuk hak berdaulat Indonesia. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga hak eksplorasi di wilayah tersebut melalui effective occupation dan persistence objection terhadap klaim China yang hanya berdasarkan sejarah.