Sidang Parlemen ‘Dua Sesi,’ Kebijakan ‘Kekuatan Produksi Kualitas Baru,’ dan Dampaknya bagi Indonesia

Sidang Parlemen ‘Dua Sesi,’ Kebijakan ‘Kekuatan Produksi Kualitas Baru,’ dan Dampaknya bagi Indonesia

Fokus utama dari 'dua sesi' ini adalah pertemuan Kongres Rakyat Nasional yang selenggarakan di Balai Besar Rakyat Beijing. Foto: NOEL CELIS/AFP
Fokus utama dari 'dua sesi' ini adalah pertemuan Kongres Rakyat Nasional yang selenggarakan di Balai Besar Rakyat Beijing. Foto: NOEL CELIS/AFP

Sidang parlemen tahunan Republik Rakyat China (berikutnya RRC atau China) yang diselenggarakan antara 5 dan 11 Maret 2024 merupakan sebuah ‘jendela’ bagi para akademisi dan pemerhati untuk mengamati negara yang dijuluki sebagai raksasa Asia itu. Perhelatan akbar yang dikenal dengan sebutan ‘dua sesi’ atau liǎng huì (两会) melibatkan dua lembaga terpenting di negeri berhaluan komunis itu, yaitu Kongres Rakyat Nasional dan Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China. Sidang itu membahas berbagai persoalan penting yang sedang RRC hadapi serta kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan luar negeri yang akan diambil oleh Xi Jinping dan pemerintahannya untuk menyelesaikannya.

Bahwa RRC sedang mengalami berbagai persoalan, khususnya dalam aspek ekonomi, memang tidak secara terbuka disampaikan oleh para pemimpin negeri itu. Dalam pidato pembukaan Kongres Rakyat itu, Perdana Menteri (PM) Li Qiang justru meyakinkan publik bahwa perekonomian China dalam satu tahun terakhir secara umum telah pulih ke arah yang lebih baik. Produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2023 telah melebihi 126 triliun yuan. Ini berarti PDB China pada tahun itu telah tumbuh sebesar 5,2%, sebuah pertumbuhan ekonomi yang mencapai peringkat teratas di antara negara-negara besar di dunia. Li juga melaporkan adanya 12,44 juta pekerjaan baru di perkotaan di tengah rata-rata tingkat pengangguran perkotaan yang berada pada angka  5,2%. Indeks harga konsumen pun dilaporkan meningkat sebesar 0,2%, sedangkan neraca pembayaran internasional dinyatakan tetap terjaga dan seimbang.1

Namun, pelaporan klaim pencapaian oleh pemerintah RRC di atas ditanggapi secara skeptis oleh para pemerhati dan media di luar China. Berbeda dengan klaim pemerintah RRC, para pemerhati dan media internasional masih mengkhawatirkan perekonomian China yang sepanjang 2023 didera berbagai masalah, mulai dari industri properti yang terlilit utang hingga risiko deflasi akibat lemahnya permintaan domestik.2 Apalagi, di tengah masalah pengangguran kaum muda yang masih belum teratasi, nilai ekspor China mengalami penurunan, yang diperparah oleh kebijakan negara-negara Barat untuk mengurangi ketergantungan rantai pasok pada China.3

Pemerintah RRC sebenarnya telah berupaya merespons kekhawatiran para sarjana, pemerhati, dan media internasional terhadap performa ekonomi China. Jawaban ini antara lain tergambar dalam pidato PM Li di atas. Selain mengangkat klaim pencapaian pemerintah, dalam pidato itu, Li juga menjelaskan target pembangunan RRC tahun 2024 melalui sejumlah indikator. Menurutnya, pemerintah RRC memasang target pertumbuhan PDB negaranya di angka sekitar 5%, penciptaan lapangan kerja baru di perkotaan sejumlah lebih dari 12 juta, penurunan angka pengangguran di perkotaan hingga sekitar 5,5%, dan peningkatan indeks harga konsumen sekitar 3%.4 Untuk mencapai target tersebut, RRC mengupayakan peningkatan ‘kemandirian dan kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),’ yang meliputi dukungan untuk meningkatkan rantai pasokan industri dan meningkatkan posisi China sebagai inovator teknologi tinggi. Untuk itu, pemerintah RRC menganggarkan peningkatan bujet pengembangan iptek sebesar 10%, menjadi sekitar 370,8 miliar yuan.5

Upaya peningkatan “kemandirian dan kekuatan dalam iptek” di atas sebenarnya telah terlebih dahulu disampaikan oleh Presiden Xi Jinping pada 2023, ketika ia menggaungkan apa yang dinamakan sebagai ‘kekuatan produksi kualitas baru’ atau xīn zhí shēngchǎnlì (新质生产力).6 Melalui pencanangaan ‘kekuatan produksi kualitas baru’ itu, RRC berupaya untuk membangun perekonomian yang ditopang oleh sektor-sektor industri berteknologi tinggi, seperti kendaraan listrik, kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan manufaktur berteknologi canggih. Bagi sementara pengamat, pencanangan ini memperlihatkan keinginan Xi untuk mendorong China agar dapat bersaing dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi maju secara global.7

Namun, keinginan RRC untuk mengalihkan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis iptek itu memperoleh tanggapan yang beragam. Mereka yang optimis terhadap upaya itu berpandangan bahwa fokus RRC pada teknologi tinggi akan menyebabkan negara itu meninggalkan sektor industri ‘lama,’ seperti tekstil dan alat elektronik murah, yang pada masa lalu telah membawanya pada puncak kejayaan ekonomi, dan beralih pada sektor-sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan.8 Akan tetapi, kalangan yang meragukan upaya pengalihan fokus di atas menilai rencana tersebut belum dapat secara konkret membuka jalan menuju arah perbaikan ekonomi.9 Mereka mencatat bahwa sektor industri teknologi yang digadang-gadang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sejauh ini hanya menyumbang sekitar 8% PDB China, jauh di bawah sektor properti. Sektor yang menyumbang hampir sepertiga PDB itu malah tidak mendapat dukungan.10 Alih-alih melipatgandakan upaya untuk menyelamatkan sektor yang disebut belakangan itu, pemerintah RRC malah seolah menyerahkannya pada nasib. Kesan bahwa pemerintah seakan kurang mengupayakan penyelamatan sektor properti setidaknya terlihat dari pernyataan Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan-Perkotaan Ni Hong dalam pidato yang ia sampaikan pada 9 Maret 2024, dalam rangkaian sidang ‘dua sesi’ di atas. Dalam pidato tersebut, sang menteri menegaskan bahwa perusahaan properti yang bangkrut memang seharusnya bangkrut, dan yang merugikan kepentingan rakyat akan dituntut dan dihukum.11

Selain mencanangkan pengalihan fokus pada pengembangan industri teknologi di dalam negeri, RRC juga berniat memanfaatkan platform perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor hasil industri berteknologi tinggi tersebut. Ini terlihat dari pernyataan PM Li bahwa RRC berusaha mempererat kerja sama ekonomi multilateral, bilateral, dan regional. Negosiasi mengenai Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN versi 3.0, serta upaya untuk bergabung dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital (DEPA) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dapat dianggap sebagai implementasi dari niat di atas.12 Namun pada sisi lain, fokus pada kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik memperlihatkan arti penting dari kawasan-kawasan ini bagi pertumbuhan ekonomi China, khususnya mengingat ketegangan geopolitik antara China dan negara-negara Barat kemungkinan besar tidak akan mereda dalam waktu dekat.13

Lalu, dampak apa yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi RRC di atas bagi Indonesia? Indonesia menjadi mata rantai penting bagi upaya RRC membangun “kekuatan produksi kualitas baru” di atas, antara lain karena Indonesia merupakan sumber utama bijih nikel yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan China. Sejak Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel mentah di tahun 2014, laju investasi China dalam pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel (smelter) di Indonesia semakin pesat, khususnya di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Berkembangnya pabrik pengolahan bijih nikel tersebut memungkinkan Indonesia menghasilkan produk turunan bijih nikel, seperti nickel pig iron (NPI), ferrokrom, baja nirkarat (stainless steel), dan sekarang bahkan memampukan Indonesia memproduksi nikel level baterai dan bahan lainnya untuk memenuhi pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang.14 Namun, perkembangan industri pengolahan nikel yang disokong oleh investasi China tersebut juga diwarnai dengan berbagai isu negatif. Kurangnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh keberadaan pabrik-pabrik tersebut hanyalah beberapa contoh dari berbagai isu negatif yang merebak.15 Jika China benar-benar ingin menerapkan kebijakan ‘kekuatan produksi kualitas baru’ yang lebih memanfaatkan teknologi canggih dan lebih ramah lingkungan, baik otoritas maupun perusahaan-perusahaan asal negeri tersebut seyogianya mengupayakan solusi bagi kedua isu negatif di atas. Apalagi, baik insiden-insiden pencemaran lingkungan maupun rentetan kecelakaan yang sempat terjadi di pabrik milik investor China telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat.16 Bila tidak dikelola dengan baik, ketidakpuasan itu dikhawatirkan dapat berkembang menjadi sentimen anti China yang merugikan semua pihak.17

Referensi


  1. Renminwang, “政府工作报告:2023年国内生产总值超过126万亿元,增长5.2%,” 5 Maret 2024, http://lianghui.people.com.cn/2024/n1/2024/0305/c458654-40189199.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  2. Yuchen Lin, “Could China miss its GDP growth target in 2024?,” DW, 3 Maret 2024, https://www.dw.com/en/could-china-miss-its-gdp-growth-target-in-2024/a-68416317 (diakses pada 23 Maret 2024)
  3. Nick Carraway, “China’s Two Sessions Announces a 5 Percent Growth Target and 1 Trillion Yuan National Bond,” The Diplomat, 11 Maret 2024, https://thediplomat.com/2024/03/chinas-two-sessions-announces-a-5-percent-growth-target-and-1-trillion-yuan-national-bond/ (diakses pada 23 Maret 2024)
  4. Renminwang, “政府工作报告:2024年GDP增长预期目标为5%左右,” 5 Maret 2024, http://lianghui.people.com.cn/2024/n1/2024/0305/c458654-40189236.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  5. Simone McCarthy dan Nectar Gan, “Tighter control and high-tech push: Key takeaways from China’s biggest annual political event,” CNN, 11 Maret 2024, https://edition.cnn.com/2024/03/11/china/china-two-sessions-takeaway-intl-hnk/index.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  6. Renminwang, “政府工作报告:大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,” 5 Maret 2024, http://lianghui.people.com.cn/2024/n1/2024/0305/c458654-40189271.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  7. McCarthy dan Gan, “Tighter control”
  8. Sebastian Seibt, “‘Two Sessions’ congress: The economic goals in Chinese leaders’ coded language,” France 24, 9 Maret 2024, https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240309-two-sessions-china-congress-economy-coded-language-xi-xinping-artificial-intelligence-electric-cars (diakses pada 23 Maret 2024)
  9. Jiahui Huang, “China’s ‘Two Sessions’ Doesn’t Show Clear Path to Recovery,” The Wall Street Journal, 12 Maret 2024, https://www.wsj.com/world/china/chinas-two-sessions-doesnt-show-clear-path-to-recovery-3240e300 (diakses pada 23 Maret 2024)
  10. Lin, “Could China miss”
  11. Evelyn Cheng, “China’s annual parliamentary meeting has ended. Here are the key takeaways,” CNBC, 11 Maret 2024, https://www.cnbc.com/2024/03/11/key-takeaways-from-2024-china-parliamentary-meeting-economy-environment.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  12. Renminwang, “政府工作报告:扩大高水平对外开放,促进互利共赢,” 5 Maret 2024, http://lianghui.people.com.cn/2024/n1/2024/0305/c458654-40189283.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  13. Xirui Li, “ASEAN’s trade-off between economic nationalism and development,” East Asia Forum, 24 Februari 2024, https://eastasiaforum.org/2024/02/24/aseans-trade-off-between-economic-nationalism-and-development/ (diakses pada 23 Maret 2024)
  14. Angela Tritto, “How Indonesia Used Chinese Industrial Investment to Turn Nickel into the New Gold,” Carnegie Endowment for International Peace, 11 April 2023, https://carnegieendowment.org/2023/04/11/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-new-gold-pub-89500 (diakses pada 23 Maret 2024)
  15. Ibid.
  16. Peh Hong Lim, “Indonesia’s Prabowo Likely to Keep Close Ties With China,” VOA, 17 Februari 2024, https://www.voanews.com/a/indonesia-s-prabowo-likely-to-keep-close-ties-with-china/7491686.html (diakses pada 23 Maret 2024)
  17. Ibid.