Cina di Mata Indonesia: Belt and Road Initiative, Laut Cina Selatan, hingga Ketegangan di Natuna

Cina di Mata Indonesia: Belt and Road Initiative, Laut Cina Selatan, hingga Ketegangan di Natuna

Seorang petugas polisi berjaga di dekat bendera Indonesia dan China di depan Gerbang Tiananmen, saat Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Beijing, China 25 Juli 2022. (AFP via Getty Images/GOH CHAI HIN)
Seorang petugas polisi berjaga di dekat bendera Indonesia dan China di depan Gerbang Tiananmen, saat Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Beijing, China 25 Juli 2022. (AFP via Getty Images/GOH CHAI HIN)

Di tengah meningkatnya hubungan Cina dengan Indonesia, khususnya dalam satu dasawarsa terakhir ini, masih terdapat beberapa ganjalan yang berpotensi menghalangi kedekatan kedua negara. Di antara ganjalan-ganjalan tersebut, persepsi negatif, baik di kalangan kelompok elit maupun publik secara umum, menjadi salah satu yang sangat penting untuk dicermati. Hadirnya persepsi negatif tersebut memperlihatkan bahwa setidaknya terdapat ketidaknyamanan di sebagian kalangan masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Cina di negeri ini. Perasaan tidak nyaman tersebut juga muncul sebagai respons terhadap beberapa sikap Cina, baik pada kancah regional maupun internasional. Pada kancah regional, tingkah laku agresif Cina di Laut Cina Selatan (LCS) tampaknya menjadi salah satu latar belakang dari persepsi negatif terhadap Cina dalam masyarakat Indonesia.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa persepsi masyarakat Indonesia terhadap Cina tidak selamanya negatif. Memang, sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa, yaitu sejak tahun 1966 hingga 1998, pandangan negatif yang menganggap Cina sebagai salah satu ancaman bagi Indonesia cukup kuat dan berakar, baik di kalangan elit maupun masyarakat.1 Namun sejak Indonesia memasuki era Reformasi, pandangan negatif tersebut pernah terkikis, dan bahkan digantikan dengan pandangan yang lebih positif.2 Survei yang dilaksanakan oleh British Broadcasting Corporation (BBC) dan Pew Research Center hampir setiap tahun antara tahun 2005 hingga 2015, misalnya, secara konsisten memperlihatkan bagaimana sejumlah besar masyarakat Indonesia memandang Cina secara positif. Khusus untuk kalangan elit, studi Daniel Novotny di tahun 2010 menunjukan bahwa meski menyimpan pandangan negatif terhadap Cina yang diwariskan sejak era sebelumnya, elit politik Indonesia di era kepemimpinan Presiden Yudhoyono (SBY) memiliki keterbukaan terhadap hubungan Indonesia dengan Cina, kalaupun hanya merupakan wujud dari sikap pragmatis.3

     Namun, bagai pendulum yang selalu bergerak dari satu sudut ke sudut lainnya, masyarakat Indonesia kembali memandang Cina secara negatif ketika Cina hadir secara mencolok dengan kekuatan modalnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).4 Memang, di antara mereka yang tergolong sebagai kelompok elit, terdapat sebagian orang yang memiliki pandangan positif terhadap Cina. Pandangan positif ini dapat ditemui khususnya pada sebagian kalangan elit yang berada di dalam pemerintahan Jokowi. Namun, sebagian lain dari kalangan elit tetap mempertahankan sikap kritis, bila bukan negatif, terhadap kehadiran Cina di Indonesia. Mereka mengkhawatirkan kehadiran investasi Cina secara masif akan mengganggu kemandirian Indonesia ketika berhadapan dengan Cina. Mereka juga memperlihatkan keberatan terhadap hadirnya tenaga kerja asal Cina, khususnya para pekerja yang tidak terlatih, yang dalam pandangan kaum elit tersebut, berpotensi mengisi lapangan pekerjaan yang seyogianya disediakan untuk pekerja Indonesia. Mereka juga menyatakan kekhawatiran terhadap tingkah laku Cina di LCS. Dan yang terpenting, mereka sangat kecewa terhadap tindakan Cina yang berulang kali melakukan pelanggaran di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang merupakan sebagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Di perairan, yang sejak tahun 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara, inilah para nelayan Cina, dengan dikawal oleh aparat penjaga pantai mereka, sering kali melakukan eksploitasi ilegal terhadap sumber daya, yang berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut (UNCLOS), merupakan hak Indonesia.

Pandangan yang dapat ditemukan di kalangan elit di atas tampaknya sedikit banyak merefleksikan pandangan yang beredar di kalangan publik secara umum. Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh sebuah lembaga riset Singapura, ISEAS Yusof Ishak Institute, memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih cenderung memandang Cina secara kritis.5 Bahkan, ketika investasi Cina meningkat secara signifikan, 62,4 persen responden dari survei yang melibatkan lebih dari 1.600 responden dari seluruh Indonesia itu menganggap bahwa Indonesia hanya akan memperoleh sedikit keuntungan dari hubungan yang dekat dengan Cina. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah 27,7 persen yang menyatakan bahwa kedekatan dengan Cina akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Hal yang sama berlaku terhadap hadirnya tenaga kerja asal Cina. Sebagian besar responden survei di atas menginginkan adanya pembatasan jumlah tenaga kerja asal Cina di Indonesia. Mereka juga berpandangan bahwa investasi Cina pada sektor-sektor strategis seyogianya hanya diperbolehkan pada kasus-kasus tertentu saja. Ketika lembaga yang sama kembali mengadakan survei, yang antara lain berupaya menggali pandangan masyarakat Indonesia terhadap Cina tahun di tahun 2023, lebih dari 60 persen responden dari survei tersebut cenderung sepakat dengan pernyataan bahwa program Inisiatif Sabuk dan Jalur (BRI) dari Cina hanya akan menciptakan jebakan finansial untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia, sehingga mereka berutang besar pada Cina.6

Hasil survei lembaga asal Singapura di atas memperlihatkan bahwa sama seperti kalangan elit, masyarakat Indonesia secara umum pun memperhatikan apa yang terjadi di LCS dan perairan yang menjadi ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna dengan penuh kewaspadaan. Yang menarik, dalam survei tahun 2017 di atas, salah seorang peneliti memperkirakan bahwa hanya 47 persen responden mengetahui apa yang terjadi di LCS. Adapun mereka yang mengetahui terjadinya insiden di Laut Natuna Utara antara pihak Cina dan Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 41 persen.7 Jumlah di atas memang belum mencapai setengah dari responden survei, namun bila dibandingkan dengan survei yang dilakukan oleh Center for China Studies (CCS) pada tahun 2014, terjadi peningkatan yang luar biasa tajam. Pada survey tahun 2014 itu, hanya 12 persen masyarakat Indonesia yang memahami perkembangan yang berlangsung di LCS.8  Kembali kepada survei tahun 2017, di antara mereka yang memiliki pengetahuan mengenai apa yang terjadi di LCS, terdapat sekitar 50,7 persen yang berpandangan bahwa Indonesia harus memainkan peran sebagai mediator antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam sengketa kewilayahan di perairan itu, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Namun demikian, ketika dimintai pendapat mengenai gesekan yang terjadi antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara, hampir seluruh responden yang memberikan jawaban berpandangan bahwa insiden di atas merupakan hal yang sangat serius: 50,6 persen responden berpendapat bahwa Cina telah melanggar wilayah Indonesia, dan oleh karenanya insiden itu dinilai sebagai insiden-insiden yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, 41,6 persen menganggap bahwa meski sangat serius, insiden yang terjadi hanya disebabkan oleh penangkapan ikan ilegal oleh pihak Cina.

Sangat disayangkan, pertanyaan mengenai ketegangan di LCS dan manuver ilegal Cina di Laut Natuna Utara tidak termasuk dalam studi yang dilakukan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute pada 2023, kurang lebih enam tahun setelah studi 2017 di atas. Namun pandangan masyarakat Indonesia masih terefleksi dari studi-studi lain pada waktu-waktu terakhir.  Survei yang dilaksanakan oleh oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas adalah salah satu dari survei terkini. Yang menarik, dari 312 responden yang tersebar di Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar itu, hanya sekitar 4,5 persen yang tidak menjawab pertanyaan survei, atau menyatakan ketidaktahuannya terhadap isu yang ditanyakan.9 Bila ini dijadikan tolok ukur terhadap kesadaran masyarakat, kita dapat berargumen bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran terhadap apa yang terjadi di LCS hingga mencapai 100 persen bila dibandingkan survey ISEAS 2017, dan 800 persen dibandingkan survey CCS 2014. Yang juga menarik dan penting untuk digarisbawahi adalah terdapat 78,9 persen responden menyebut manuver Cina di LCS mengancam negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia. Mereka juga beranggapan bahwa negara-negara ASEAN merupakan mitra yang sesuai bagi Indonesia dalam memperkuat wilayah Indonesia di sekitar LCS.10

Data yang diperoleh, baik dalam survei yang diselenggarakan oleh ISDS dan Litbang Kompas di atas maupun dalam studi-studi sebelumnya, sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Data tersebut, pertama, memperlihatkan kecenderungan masyarakat Indonesia yang bersikap kritis dalam memandang Cina dan hubungan Indonesia dengan negara itu. Kecenderungan kritis tersebut sedikit banyak memperlihatkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat, khususnya dalam isu terkait hubungan Indonesia dan negara-negara lain, dalam hal ini Cina. Kedua, data tersebut memperlihatkan adanya konsistensi antara pandangan yang berkembang di kalangan elit dan masyarakat secara luas. Bahkan, di kalangan masyarakat pun terdapat konsistensi antara data yang diperoleh pada tahun-tahun yang lampau dan survei terakhir. Adanya masyarakat yang secara konsisten cenderung bersikap kritis terhadap Cina itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kehati-hatiannya dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan Cina, dan bahkan meningkatkan ketegasannya dalam isu keamanan, baik terkait agresivitas Cina di LCS, maupun isu yang menyangkut pelanggaran hak berdaulat kita di Laut Natuna Utara. Berkaca dari keseriusan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia, sikap tegas yang telah ditunjukan oleh pemerintah Jokowi tampaknya akan dipertahankan, atau bahkan patut diduga akan ditingkatkan. Bila benar dilaksanakan, sikap yang demikian akan semakin memperkuat citra pemerintah di mata masyarakat. Sebab, seperti disampaikan oleh sosiolog, ekonom, dan ahli hubungan internasional asal Amerika Serikat, sikap dan tingkah laku elit yang berkuasa seyogianya sejalan dengan ekspektasi masyarakat.11


Referensi:

  1. Rizal Sukma, Indonesia and China: the Politics of a Troubled Relationship, Routledge, 2003; Daniel Novotny, Torn between America and China: Elite Perceptions and Indonesian foreign policy. Singapore,  Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
  2. Johanes Herlijanto, “‘Search for Knowledge as Far as China!: Indonesian Responses to the Rise of China,” dalam Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Money, and Ideas from China Are Changing a Region, diedit oleh Pal Nyiri dan Danielle Tan, Seattle: University of Washington Press, 2017. Hal., 195-213.
  3. [1] Daniel Novotny, “Torn between America and China.”
  4. Johanes Herlijanto, “Indonesia Elite Perception of China During the Presidency of Joko (Jokowi) Widodo,” dalam China in the Global South: Impact and Perceptions, diedit oleh Theodore Tudoroiu dan Anne Kuteleva. Singapore: Springer, 2022. Hal 167-190. 
  5. Diego Fossati, Hui Yew-Foong, dan Siwage Dharma Negara, “The Indonesia National Survey Project: Economy, Society and Politics,” Trend in Southeast Asia no. 10, 2017.
  6. Burhanuddin Muhtadi, Hui Yew-Foong, and Siwage Dharma Negara, “The Indonesia National Survey Project 2022: Engaging with Developments in the Political, Economic and Social spheres,” No. 3, ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2023.
  7. Diego Fossati, Hui Yew-Foong, dan Siwage Dharma Negara, “The Indonesia national survey project.”
  8. Natalia Soebagjo dan Rene Pattiradjawane, “Jajak Pendapat Umum 2014: Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap RRC,” Center for Chinese Studies Indonesia, 2014.
  9. Edna Caroline Pattisina, “Laporan Penelitian Survei Persepsi Masyarakat Terkait Kedaulatan Negara,” makalah yang dipresentasikan dalam seminar berjudul  “Ancaman China di Laut China Selatan: Antara Persepsi dan Realita”, Jakarta, 21 Juni 2024.
  10. Ibid.
  11. Kenneth E. Boulding, “National images and international systems,” Journal of Conflict Resolution, 3(2), 120–131, 1959.

Johanes Herlijanto adalah dosen pada program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan dan ketua Forum Sinologi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *