Tionghoa dan Dakwah Islam di Indonesia: Masa Lalu dan Kekinian

Tionghoa dan Dakwah Islam di Indonesia: Masa Lalu dan Kekinian

Pada hari Sabtu, 20 April 2024, Forum Sinologi Indonesia (FSI) mengadakan seminar ke-2 di tahun ini dengan tajuk “Tionghoa dan Dakwah Islam di Indonesia: Masa Lalu dan Kekinian.” FSI mengundang Audhiandra Nur Ratri Okviosa, M.Ikom, alumni Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, dan Saiful Hakam, M.A, peneliti Kajian Wilayah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai pembicara pada seminar tersebut. Seminar kali ini dimoderatori oleh Isyana Adriani, BA, M.Si, dosen Program Studi Hubungan Internasional, President University. 

Diskusi dibuka oleh Johanes Herlijanto, Ph.D., Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan dosen Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan. Dalam pernyataannya, Johanes menyampaikan, dalam tulisan beberapa sarjana tersohor, masyarakat Tionghoa berperan dalam memperkenalkan agama Islam di Indonesia, khususnya dalam periode sebelum kehadiran bangsa Eropa di Asia Tenggara. Upaya tersebut pun terus dilanjutkan oleh masyarakat Tionghoa pemeluk agama Islam, seperti mendalami agama mereka dan menjadi seorang mubaligh. Dalam menjalankan misinya, para mubaligh Tionghoa tersebut mengangkat berbagai budaya Tionghoa dan ajaran Islam sebagai jembatan budaya untuk memahami perbedaan dan mempromosikan keharmonian. Ini merupakan salah satu contoh nyata kemampuan beradaptasi Tionghoa dengan budaya dan masyarakat Indonesia, yang berbeda dari etnik lainnya. Kemampuan tersebut menjadikan masyarakat Tionghoa Muslim sebagai sebuah kelompok masyarakat yang unik, dan seperti yang dicatat dalam penelitian Audhiandra, masyarakat Muslim Tionghoa yang beribadah di Masjid Lautze berkesempatan untuk melestarikan budaya etnik, sejalan dengan agama Islam. 

Diskusi dimulai oleh Audhiandra yang menyampaikan pandangan dan penelitiannya terkait Tionghoa Muslim saat ini, berfokus pada masjid ala Tionghoa, Masjid Lautze di Jakarta Pusat. Masjid ini didirikan oleh Haji Abdul Karim Oey, yang juga salah satu pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), untuk memberikan bimbingan pengalaman dan pemahaman keagamaan Islam untuk etnis Tionghoa. Masjid ini menunjukan ciri kebudayaan Tionghoa, melalui perpaduan warna (merah dan kuning) yang digunakan, lukisan kaligrafi dalam bahasa Mandarin, metode dialog penyampaian dakwah yang menggunakan bahasa Mandarin, dan pengadaan kajian setiap minggu pagi. Audhi menyampaikan penerapan budaya, terutama proses komunikasi ajaran Islam oleh para ustadz Tionghoa di Masjid Lautze, mendapat respons baik oleh para mualaf muslim. Para mualaf merasa pendekatan tersebut membuat penyampaian ajaran Islam menjadi lebih relevan, mudah dipahami, dan menunjukan ikatan kuat antara Islam dan Tionghoa sehingga nilai-nilai Islam yang diajarkan dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Diskusi dilanjutkan oleh Saiful Hakam yang memaparkan Tionghoa Muslim zaman dulu, khususnya pada zaman Orde Baru. Hakam menjelaskan, pada periode tersebut, parameter untuk menjadi Indonesia bersifat kabur. Hal ini terlihat pada identitas sebagai Indonesia yang masih diragukan meski kewarganegaraan seorang Tionghoa dalam KTP sudah tertulis warga negara Indonesia. Parameter yang kabur ini menjadi sebuah masalah untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia, terutama di zaman Orde Baru, dengan larangan terhadap ekspresi budaya Tionghoa di ranah publik. Di zaman ini pula, masyarakat Tionghoa yang ingin menjadi Indonesia secara administratif harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), dengan harus melalui berbagai hambatan prosedur yang banyak. Walau dalam narasi tertulis semua masyarakat Tionghoa bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), dalam praktiknya, sulit untuk direalisasikan. Dengan demikian, menurut beberapa tokoh Tionghoa masa itu, cara untuk masyarakat Tionghoa menjadi WNI adalah dengan menjadi Muslim dan meninggalkan budaya Tionghoa sepenuhnya (pemahaman menjadi muslim adalah bentuk asimilasi). Masyarakat Tionghoa yang menjadi mualaf ini disambut baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga proses menjadi mualaf sering kali dilangsungkan dengan resmi dan diberitakan di seluruh media massa. 

Menutup diskusi, Hakam mengatakan pemahaman menjadi mualaf, telah menjadi sebuah pemahaman baru untuk masyarakat Tionghoa mengidentifikasikan arti keindonesiaan. Pemahaman tersebut terus ada dan proses masyarakat Tionghoa yang menjadi seorang mualaf terus berlangsung hingga sekarang. Namun, perbedaan di masa dulu dan kini adalah, pada masa dulu, seorang Tionghoa yang menjadi mualaf harus sepenuhnya meninggalkan budaya mereka sebagai Tionghoa, sedangkan pada masa kini, masyarakat Tionghoa yang menjadi mualaf bisa dengan bebas mengekspresikan budaya mereka sebagai seorang Tionghoa.