Jakarta – Dilansir dari media online news.detik.com dan tribunnews.com, tentang isu tenaga kerja tiongkok, Forum sinologi Indonesia minta isu tersebut dicermati dengan penuh pertimbangan.
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, meminta isu tenaga kerja Tiongkok dicermati dengan penuh pertimbangan. Sebab, hubungan Indonesia dan Tiongkok mempunyai sejarah yang sangat panjang.
“Isu terkait tenaga kerja Tiongkok harus dicermati dengan penuh pertimbangan!” kata Johanes Herlijanto dalam seminar daring (webinar) bertajuk ‘Migrasi Pekerja China ke Indonesia: Dampak dan Persepsi’, Rabu (10/8/2022).
Dalam seminar tersebut, Johanes menjelaskan fenomena kedatangan TKA asal Tiongkok dapat ditelaah dalam konteks kajian migrasi baru asal negeri itu, yang mulai berlangsung sejak tahun 1980an. Gelombang migrasi baru tersebut berbeda dengan gelombang migrasi lama yang meninggalkan Tiongkok sejak sekitar abad ke 17 hingga awal abad ke 20. Menurut pemerhati Tiongkok dari Universitas Pelita Harapan itu, sebagian besar dari migran lama itu telah membentuk budaya yang sarat dengan kekhasan lokal.
Yang menarik, menurut Johanes, TKA dari Tiongkok sebenarnya sudah mulai hadir di Indonesia sejak tahun 1990-an dan paruh kedua tahun 2000-an, meski tidak signifikan. Yang juga menarik adalah persepsi publik di Indonesia pada waktu itu cenderung positif karena mereka dianggap memiliki etos kerja yang patut ditiru.
“Namun sejak sekitar 7 tahun lalu, seiring dengan meningkatnya jumlah TKA asal Tiongkok tersebut, isu terkait TKA Tiongkok cenderung didominasi oleh persepsi negatif,” ungkap Johanes.
Dalam pandangan Johanes, selain disebabkan oleh dinamika politik internal, merebaknya persepsi negatif tersebut juga terkait dengan prilaku para TKA tersebut dan sikap Tiongkok sendiri. Para TKA asal Tiongkok cenderung kurang memahami aturan main dalam masyarakat Indonesia, dan kurang dibekali dengan sensitivitas budaya dari masyarakat lokal.
“Misalnya, beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang mirip dengan seragam militer, atau melakukan pekerjaan ilegal di wilayah terlarang, seperti yang terjadi di Pangkalan Angkatan Udara Halim beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian, didapati bahwa tak sedikit dari mereka yang datang dengan menggunakan izin masuk yang tak sesuai. Bahkan terdapat pula kasus-kasus di mana migran dari Tiongkok itu datang tanpa visa yang pas dan merebut peluang bekerja dari warga lokal, salah satunya pada sektor pertambangan.
“Pada sisi lain, transfer teknologi dari Tiongkok ke Indonesia masih belum terasa efeknya. Padahal transfer teknologi ini keinginan dari pemerintah Indonesia yang sudah disetujui dan dijanjikan oleh Tiongkok,” ucapnya.
Munculnya isu-isu tersebut berdampak bagi upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadikan investasi dari Tiongkok sebagai salah satu dari sumber pendanaannya.
“Kebijakan itu sejatinya sudah pas dan diyakini akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat gangguan oleh munculnya isu-isu di atas,” pungkas Johanes.
Webinar itu juga menghadirkan Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz, dan Staf Ahli Bidang Investasi, Fiskal, dan Stabilitas Ekonomi Gubernur Sulawesi Tengah, Andhika. Moderator dalam acara tersebut adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional pada President University, Cikarang, Isyana Adriani.
Sumber : news.detik.com, tribunnews.com dan kompas.com
(/FSI)
