Dalam keterangan pers yang dimuat di beberapa media, antara lain Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com, ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto memperkirakan Republik Rakyat China (RRC) akan mempercepat proyek modernisasi militernya. Menurutnya, hal ini ditandai dengan pidato yang di sampaikan oleh Xi Jinping pada 16 Oktober 2022 lalu. Dalam itu Xi menyampaikan tekadnya untuk mempercepat proses transformasi militer menjadi militer kelas dunia dalam perayaan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat (TPR).
Saat itu, Xi menyampaikan misinya untuk menuntaskan proses modernisasi Angkatan bersenjata China secara mendasar pada 2035, sehingga pada pertengahan abad ke-21, militer China diprediksi telah sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan militer kelas dunia.
Dalam pandangan Johanes, tekad Xi Jinping tampaknya sangat mungkin terlaksana mengingat berkembangan militer China akhir-akhir ini terlihat sangat pesat, khusus nya dalam modernisasi alutsista mereka.
China dikabarkan telah melakukan militerisasi secara penuh pada setidaknya 3 dari beberapa pulau yang dibangunnya di wilayah yang masih disengketakan di Laut China Selatan.
Namun seriring berjalannya waktu, pada maret 2022 lalu, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa China memiliki hak membangun fasilitas pertahanan diwilayah yang China klaim sebagai milik China itu.
“Sebuah studi yang dipublikasikan September lalu oleh sebuah Lembaga riset yang ada di Washington DC memperkirakan pada akhir dasawarsa 2020-an, kekuatan Angkatan Laut China akan bertambah sebanyak 40%. Ini belum termasuk kekuatan-kekuatan lainnya,” tambahnya.
Menurutnya, “Berkaca pada pengalaman diatas, maka sangat perlu bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap waspada terhadap peningkatan kemampuan militer China yang ditargetkan Xi.”
Johanes pun menambahkan bahwa Indonesia perlu waspada terhadap peningkatan kekuatan militer yang disertai penekenan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan China di atas.
Kewaspadaan ini perlu, karena sejak dasawarsa 1990-an, China secara sepihak memperkenalkan 9 garis putus-putus yang salah satunya menyasar ke Sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan menganggapnya Sebagian wilayahnya.
Dampak lain yang harus diwaspadai, menurut Johanes, adalah meningkatnya China dan Barat di wilayah Asia pasifik, seiring dengan meningkatnya kekuatan militer China.
