China: Pemecah Belah ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan?

China: Pemecah Belah ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan?

Foto yang diambil pada tanggal 15 Februari 2024 ini menunjukkan para nelayan Filipina menaiki perahu kayu mereka berlayar melewati kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Scarborough Shoal yang dikuasai Tiongkok, di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. FOTO AFP
Foto yang diambil pada tanggal 15 Februari 2024 ini menunjukkan para nelayan Filipina menaiki perahu kayu mereka berlayar melewati kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Scarborough Shoal yang dikuasai Tiongkok, di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. FOTO AFP

Apakah China merupakan pemecah belah negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN)? Jawaban dari pertanyaan di atas sangat tergantung pada sudut pandang kita. Bila ASEAN tampak terpecah belah, tentunya China bukan satu-satunya pihak yang menjadi penyebabnya. Bukankah sengketa di Laut China Selatan (LCS) tidak hanya terjadi antara China dan beberapa negara anggota ASEAN, tetapi juga antarsesama anggota ASEAN sendiri?  Apalagi, sengketa dan ketegangan di LCS sebenarnya telah muncul sebelum ASEAN terbentuk pada Desember 1967.1 Namun, kemunculan ASEAN memang memberi nuansa baru dalam pengelolaan ketegangan seputar sengketa ini.  

Sengketa batas dan wilayah antarnegara bukanlah persoalan baru di Asia Tenggara, apalagi bagi ASEAN. Pada 24 Februari 1976, lima negara pendiri ASEAN menyepakati Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) atau TAC.2 Melalui TAC, semua negara ini sepakat menempuh jalan damai, tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan, dalam menyelesaikan sengketa internasional. Titik berat TAC terletak bukan pada penyelesaian sengketa (dispute settlement), namun dalam pengelolaannya (dispute management) demi meredam ketegangan dan mencegah perang. Fokus ASEAN pada pengelolaan sengketa ini mendapat dukungan dari negara-negara luar ASEAN, termasuk China. Pada 8 Oktober 2003, Beijing menjadi negara non-ASEAN pertama yang menyetujui TAC.3

Berlandaskan TAC, sengketa LCS seharusnya tidak menjadi sumber ketegangan, apalagi kekerasan antarnegara. Terlebih lagi, ASEAN dan China telah menyepakati Deklarasi Tata Perilaku (Declaration of Conduct) atau DOC tahun 2002, yang bertujuan menghindari segala tindakan provokatif di LCS. Sayangnya, ketegangan seputar sengketa LCS tidak hanya masih berlangsung, namun cenderung meningkat belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah tindakan provokatif China sendiri. Sejak 2009, China makin gencar berupaya menguasai lautan dan menduduki dangkalan (shoal) di LCS. Pada tahun 2012, China berhasil menguasai Dangkalan Scarborough setelah sebelumnya mengusir aparat Filipina yang terlibat dalam ketegangan dengan nelayan China.4 Bahkan, China diduga akan menduduki dangkalan itu melalui reklamasi dan pembangunan pangkalan aju.5 Tindakan provokatif China ini jelas bertentangan dengan semangat TAC dan DOC.

Upaya China untuk menguasai dan menduduki LCS tidak hanya dilatarbelakangi oleh nilai ekonomi dari kawasan tersebut, tetapi juga oleh kepentingan politik dan militer. Secara politik, Beijing perlu menguasai LCS untuk mendukung propaganda sejarahnya sendiri. Buku Putih China pada 13 Juli 2016 menyebut bahwa China telah memanfaatkan LCS sejak dua ribu tahun lalu.6 Maka, bila China berhasil menguasai LCS, legitimasi Partai Komunis China (PKC) di negeri yang menganut asas politik ‘partai-tunggal’ itu akan makin kuat. Apalagi, PKC saat ini tengah menghadapi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi China dan sejumlah skandal dalam kabinet President Xi Jinping.

Nilai militer LCS bagi Beijing pun tak kalah penting dibanding nilai ekonomi dan politik internal seperti dijelaskan di atas. Nilai militer wilayah itu utamanya terletak pada fakta bahwa jalur perhubungan laut dan udara militer China dari dan ke wilayah Indo-Pasifik lain bergantung pada kendali atas tiga ‘pintu’ utama di sepanjang gugus ‘rantai kepulauan’ (island chain) yang terbentang dari Jepang di utara hingga Indonesia di selatan. Di sebelah utara dan tengah, pintu ini terletak di selat atau laut yang menghubungkan Jepang, Taiwan, dan Filipina. Seluruh selat dan laut ini sedang diawasi secara ketat oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Bila perang terjadi antara China dan AS, selat dan laut ini menjadi wilayah rawan bagi perlintasan armada China dari serangan militer AS dan sekutunya.

Satu-satunya pintu yang masih cukup aman bagi jalur perhubungan militer China terletak di selatan, tepatnya di LCS. Apalagi, LCS terletak dekat dengan Taiwan yang Beijing akui sebagai wilayahnya. Serangan atau pendudukan China atas Taiwan membutuhkan penguasaan LCS terlebih dahulu. Pasalnya, sebagian armada AS dan negara sekutu seperti Australia, bila mereka bertekad membantu Taiwan, akan melintasi LCS dari Samudra Hindia (arah selatan) ke medan pertempuran di Selat Taiwan dan sekitarnya. Oleh sebab itu, penguasaan laut dan ruang udara LCS sangat diperlukan karena penguasaan itu memungkinkan China untuk memutus jalur lintasan armada AS dan sekutunya dalam perjalanan mereka menuju Taiwan.

Namun demikian, keberhasilan penguasaan China atas LCS sangat bergantung pada sikap negara-negara pantai (coastal states) lainnya. Selain China dan Taiwan, seluruh negara pantai LCS terletak di Asia Tenggara dan merupakan anggota ASEAN. Beijing ingin seluruh negara-negara ASEAN setidaknya bersikap netral jika perang AS-China terjadi. Namun, netralitas ini sulit terwujud karena empat negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei bersengketa dengan China di LCS. Di antara empat negara ASEAN yang bersengketa itu, Filipina dan Vietnam tampak yang paling kritis terhadap kebijakan Beijing. Sebagai catatan tambahan, Indonesia secara konsisten menyatakan diri tidak terlibat dalam sengketa wilayah di LCS, meski China mengakui sebagian wilayah ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna sebagai miliknya. 

Bagi Manila dan Hanoi, AS menjadi negara mitra non-ASEAN yang bisa mengimbangi pengaruh China. Filipina merupakan sekutu lama AS di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, Manila memperkuat kehadiran militer AS di wilayahnya atas dasar Perjanjian Kerjasama Pertahanan Tingkat Lanjut (Enhanced Defence Cooperation Agreement) atau EDCA tahun 2014. Bahkan Hanoi, yang pernah berlawanan dengan Washington saat Perang Dingin sekalipun, sepakat membangun ‘Kemitraan Komprehensif dan Strategis’ dengan AS pada 11 September 2023.7 Pada Januari 2024, untuk pertama kalinya Filipina dan Vietnam menjalin kerja sama di LCS, termasuk dalam penegakan hukum.8 Melalui media pemerintah People’s Daily, China mengecam kerja sama tersebut, yang dalam pandangan Beijing dapat “memperkeruh situasi saat ini” di LCS.9

Pada dasarnya, Beijing berharap negara-negara ASEAN lain bisa mengimbangi pengaruh Filipina dan Vietnam. Kamboja tampaknya memenuhi harapan Beijing ini. Saat Pertemuan Menteri Luar Negeri se-ASEAN ke-45 tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja menolak permintaan Menlu Filipina untuk membahas peristiwa Dangkalan Scarborough dalam pernyataan bersama ASEAN. Akibatnya, ASEAN gagal menyepakati pernyataan bersama untuk pertama kali dalam sejarah. Kegagalan ini mendesak Menlu Indonesia saat itu, Marty Natalegawa, mengunjungi beberapa ibukota negara ASEAN guna mencapai 6 butir kesepakatan sebagai solusinya.10 Dalam kesepakatan tersebut, ASEAN menegaskan kembali semangat TAC, yang terlihat sangat jelas dalam pernyataan  “the continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties” dalam kesepakatan di atas.

Pertemuan Menlu se-ASEAN ke-45 mengisyaratkan sikap Beijing yang tak segan memanfaatkan perbedaan antaranggota ASEAN demi kepentingannya di LCS.11 Di satu kubu, terdapat Filipina dan Vietnam yang gencar mengecam tindakan provokatif Beijing. Di kubu lain, Kamboja berupaya meredam kecaman itu, baik karena pengaruh Beijing atau akibat persoalan bilateralnya sendiri dengan Hanoi dan/atau Manila. Di antara dua kubu tersebut terletak berbagai sikap tujuh negara ASEAN lainnya. Akibat perang saudara dan kekejaman junta militernya, perwakilan politik Myanmar di ASEAN ditangguhkan untuk sementara waktu. Artinya, nasib persatuan dan kebersamaan ASEAN utamanya terletak pada enam anggota lain, terutama Indonesia sebagai negara terbesar.

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 berhasil memperjuangkan agenda maritim yang sempat jadi sumber ketegangan antara China dan sebagian negara ASEAN. Setidaknya, tiga prestasi telah Indonesia torehkan: pembacaan kedua (second reading) ‘Aturan Tata Perilaku’ (Code of Conduct) tentang LCS, Wawasan Maritim ASEAN 2023, dan Pernyataan Bersama Menlu se-ASEAN tentang Stabilitas di Wilayah Maritim Asia Tenggara.12 Ketiga prestasi ini patut jadi tolok ukur keketuaan ASEAN berikutnya.13 Tahun 2024 ini, Laos memegang tampuk keketuaan ASEAN. Vientiane berkomitmen memperjuangkan “persatuan dan solidaritas” ASEAN dalam sengketa LCS.14

Pastinya, tantangan ASEAN dalam mengelola sengketa LCS makin besar. Meski belum bisa dikatakan sebagai koalisi, kerja sama Vietnam dan Filipina di LCS perlu jadi peringatan. Kegagalan ASEAN untuk menyatukan pandangan terhadap provokasi China di LCS akan mendesak sebagian anggotanya, seperti Filipina dan Vietnam, untuk mencari mitra ‘sepemikiran’ (like-minded) dari luar ASEAN. Besar kemungkinan kedua negara tersebut memperkuat kemitraan dengan AS dan sekutu-sekutunya di luar ASEAN. Sebagai akibatnya, sikap negara-negara ASEAN akan makin terbelah antara poros kepentingan China di satu sisi, dan AS di sisi lain. Potensi keterbelahan ini hanya dapat dihindari, antara lain bila Vietnam dan Filipina merasa memperoleh dukungan dari negara-negara ASEAN lain dalam menghadapi provokasi China. Namun mungkinkah negara-negara ASEAN bersatu dan bersama-sama bersuara lebih keras terhadap China? Nampaknya sikap ini akan menjadi salah satu ujian bagi kepiawaian Laos sebagai Ketua ASEAN.

Referensi:


  1. Lihat tabel dalam Parliament of Australia, “South China Sea Chronology,” 23 Maret 2022, https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8483379/upload_binary/8483379.pdf.
  2. Lima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Naskah TAC terdapat dalam tautan ini https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/20131230235433.pdf.
  3. “ASEAN-China Joint Statement on Commemorating and Reflecting on the 20th Anniversary of China’s Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,” The ASEAN Secretariat, 13 Juli 2023, https://asean.org/wp-content/uploads/2023/07/ASEAN-China-JS-on-20th-Anniv-Chinas-Accession-TAC-Final.pdf.
  4. Fu Ying, “Huangyan Dao: What Actually Happened in 2012,” South China Sea Probing Initiative, 25 September 2023, http://www.scspi.org/en/dtfx/huangyan-dao-what-actually-happened-2012.
  5. Sofia Tomacruz, “U.S. warns China of ‘Severe Consequences’ if it reclaims Scarborough Shoal,” Rappler, 15 Juli 2020, https://www.rappler.com/world/asia-pacific/united-states-warns-china-severe-consequences-reclaim-scarborough-shoal/.
  6. The State Council, The People’s Republic of China, “Full Text: China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea,” 31 Juli 2016, https://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2016/07/13/content_281475392503075.htm.
  7. U.S. Embassy & Consulate in Vietnam, “Joint Leaders’ Statement: Elevating United States-Vietnam Relations to a Comprehensive Strategic Partnership,” 11 September 2023, https://vn.usembassy.gov/joint-leaders-statement-elevating-united-states-vietnam-relations-to-a-comprehensive-strategic-partnership/.
  8. “PH, Viet Nam ink understanding on incident prevention, management on South China Sea,” Philippine Presidential Communications Office, 30 January 2024, https://pco.gov.ph/news_releases/ph-vietnam-ink-understanding-on-incident-prevention-management-on-south-china-sea/.
  9. An Hai, “Vietnam, Philippines Sign Deals on South China Sea Security,” Voice of America, 30 Januari 2024, https://www.voanews.com/a/vietnam-philippines-sign-deals-on-south-china-sea-security/7463852.html.
  10. “ASEAN Six-Point Principles on the South China Sea,” The ASEAN Secretariat, Phnom Penh, Cambodia, 20 Juli 2012, https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/AFMs%20Statement%20on%206%20Principles%20on%20SCS.pdf.
  11. Ernest Bower, “China reveals its hand on ASEAN in Phnom Penh,” East Asia Forum, 28 Juli 2012, https://eastasiaforum.org/2012/07/28/china-reveals-its-hand-on-asean-in-phnom-penh/#more-27987.
  12. Secara berurutan, Indonesian Ministry of Foreign Affairs “ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea,” 13 Juli 2023, https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea; The ASEAN Secretariat, ASEAN Maritime Outlook, first ed. (Jakarta: The ASEAN Secretariat, August 2023), https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/AMO-1.pdf; The ASEAN Secretariat, “ASEAN Foreign Ministers’ Statement on Maintaining and Promoting Stability in the Maritime Sphere in Southeast Asia,” https://asean.org/wp-content/uploads/2023/12/Final-Draft-ASEAN-FMs-Statement-on-Maintaining-and-Promoting-Stability-in-the-Maritime-Sphere-in-SEA.pdf.
  13. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “ASEAN Sepakat Lanjutkan Hasil Keketuaan Indonesia di bawah Keketuaan Laos,” 30 Januari 2024, https://kemlu.go.id/portal/id/read/5716/berita/asean-sepakat-lanjutkan-hasil-keketuaan-indonesia-di-bawah-keketuaan-laos.
  14. “Press Statement by the Chair of the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat,” The ASEAN Secretariat, 29 Januari 2024, https://asean.org/wp-content/uploads/2024/01/Press-Statement-by-the-Chair-of-the-AMM-Retreat-29-Jan-2024.-Final.pdf.


Ristian Atriandi Supriyanto adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan peneliti mitra (research fellow) Forum Sinologi Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *