Adu Siasat Pertahanan ‘Rantai Kepulauan’ China dan Keamanan Indonesia di Laut China Selatan

Adu Siasat Pertahanan ‘Rantai Kepulauan’ China dan Keamanan Indonesia di Laut China Selatan

Jet Tempur F-16 TNI AU terbang di atas kapal perang TNI AL saat operasi di Natuna, dekat Laut Cina Selatan, Indonesia, 10 Januari 2020 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS
Jet Tempur F-16 TNI AU terbang di atas kapal perang TNI AL saat operasi di Natuna, dekat Laut Cina Selatan, Indonesia, 10 Januari 2020 dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS

Ringkasan Utama

  • Baik Indonesia maupun China sama-sama memandang Laut China Selatan (LCS) penting dalam siasat pertahanan mereka.
  • Pengakuan kedaulatan atau klaim China di LCS merupakan bagian tak terpisahkan dari siasat ‘rantai kepulauan pertama’ (RKP) Beijing untuk menghadang, menghalau, menghentikan, atau mematikan gerak musuh saat mendekati kawasan pesisir China.
  • Siasat RKP mengharuskan China menduduki sebagian dangkalan di LCS serta menguasai ruang laut dan udara di sekitarnya, termasuk wilayah Indonesia. Akibatnya, China berulang kali melanggar batas wilayah dan hak berdaulat Indonesia di Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE).
  • Penting bagi Indonesia untuk bertindak lebih tegas menghadapi pelanggaran klaim China di LCS. Bila tidak, LCS akan menjadi sasaran kehadiran lebih banyak unsur militer negara-negara luar kawasan, khususnya Amerika Serikat (AS), dalam menghadapi China.
  • Indonesia perlu menambah keterbukaan kebijakan pemerintah dan peran masyarakat sipil dalam menghadapi serta memberitakan pelanggaran China di LCS. Keterbukaan semacam ini bisa mempertebal lapis pertahanan Indonesia dan memberi daya gentar terhadap China yang sedang menjaga citra/reputasi baiknya dengan rakyat serta pemerintah Indonesia.

Pendahuluan

Sebagai perairan yang menghubungkan negara-negara pantai Asia Tenggara dan pantai selatan China, Laut China Selatan (LCS) memiliki arti penting baik bagi Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lainnya, maupun bagi China. Arti penting LCS itu bukan hanya menyangkut keselamatan pelayaran di wilayah yang merupakan salah satu jalur perhubungan laut terpenting dunia itu, tetapi juga menyangkut aspek pertahanan. Khususnya bagi Indonesia dan China, LCS menjadi wilayah terdepan yang menentukan siasat pertahanan nasional masing-masing. Secara geografi, LCS masuk dalam lapis pertama hingga ketiga dari strategi militer Indonesia yang menerapkan siasat pertahanan berlapis.1 LCS pun meliputi sebagian perairan Indonesia yang terdiri dari laut teritorial 12 mil dan perairan kepulauan Indonesia hingga ke garis batas dasar laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berjarak sejauh 200 mil dari garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline).2 Sementara bagi China, LCS masuk dalam siasat ‘rantai kepulauan’ (dǎo liàn 岛链) dalam strategi pertahanan ‘laut dekat’ (jìnhǎi fángyù zhànlüè 近海防御战略) untuk menghadang, menghalau, menghentikan, atau mematikan gerak musuh saat mendekati kawasan pesisir China.3

Tulisan ini berpandangan bahwa siasat pertahanan rantai kepulauan China dapat mengganggu keamanan Indonesia di LCS. Menurut sumber-sumber China sendiri, rantai kepulauan sedikitnya memiliki dua lapis.4 Karena mencakup Taiwan dan LCS, lapis rantai kepulauan pertama (RKP) merupakan prioritas perhatian Beijing. Siasat RKP menunjukkan arti penting LCS bagi Beijing, lebih dari sekedar warisan sejarah dan nilai ekonomi, melainkan juga geopolitik dan geostrategi.5 Sebagai geopolitik dan geostrategi, siasat pertahanan RKP melandasi upaya China menegakkan kedaulatan di LCS yang mengganggu keamanan Indonesia. Berulang kali, kapal aparat dan nelayan Beijing dengan sengaja melanggar batas wilayah ZEE Indonesia dekat Kepulauan Natuna. Meski China bukan satu-satunya negara pelanggar perbatasan Indonesia, pengakuan kedaulatan atau klaim Beijing di LCS tidak memiliki dasar Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).6 Padahal, Indonesia menggunakan UNCLOS sebagai ketetapan baku dalam penetapan batas wilayah laut.7

Sejauh ini, siasat Indonesia mengamankan batas wilayah di LCS masih kurang memberi daya gentar (deterrence) terhadap Beijing. Bila dibiarkan, bisa jadi negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS) yang merasa dirugikan oleh RKP justru mengambil tindakan sendiri untuk menghadapi China di LCS. Tentunya, persaingan yang makin sengit antara China dan negara-negara lain dekat Kepulauan Natuna akan menambah gangguan keamanan Indonesia, terutama saat memanfaatkan sumber daya minyak dan gas (migas) serta perikanan di wilayah ZEE. Jelas, Indonesia perlu siasat yang lebih unggul untuk menghentikan pelanggaran China. Siasat ini harus membangun daya gentar terhadap Beijing sehingga mengurangi kemungkinan negara-negara lain mengambil tindakan sendiri, yang justru dapat lebih merugikan Indonesia.

Asal-Usul Siasat Pertahanan ‘Rantai Kepulauan’

Pada dasarnya, rantai kepulauan merupakan garis khayalan dengan beragam versi letak geografis. Konsep ini lahir dari tafsiran para tokoh pemikir strategis China terhadap siasat AS di Perang Dunia Kedua/Pasifik dan Perang Dingin.8 Dalam kedua perang itu, AS berupaya menghadang ancaman dari Asia Timur, yaitu Jepang saat Perang Pasifik, serta Uni Soviet saat Perang Dingin. Keduanya menuntut AS menggelar kekuatan militer dan pangkalan aju di dan sekitar Asia Timur dan Asia Tenggara. Bahkan saat Perang Pasifik, rantai kepulauan AS meliputi Kepulauan Hindia Belanda/Indonesia.

Oleh karenanya, muncul pertanyaan apakah siasat ‘rantai kepulauan’ merupakan konsep China asli atau bukan? Bila asli, konsep ini tentunya masuk dalam kosakata resmi pemerintah China. Kenyataannya, konsep ini hanya muncul dalam pernyataan beberapa tokoh pemikir China. Di antara mereka, tokoh terpenting adalah Laksamana Liu Huaqing (刘华清) yang menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (AL) China dari bulan Agustus 1982 hingga Januari 1988. Pada seminar AL China tahun 1987, Laksamana Liu menyatakan RKP juga meliputi “Kepulauan Sunda Besar” (Indonesia).9

Meskipun istilah RKP belum masuk kosakata resmi pemerintah China, uraian dan keterangan dalam kebijakan resmi Beijing merujuk pada siasat yang sama. Misalnya, buku pedoman/panduan AL China tahun 2012 menampilkan peta RKP menurut pandangan Laksamana Liu. Peta ini mencakup Kepulauan Natuna dan sekitarnya, Singapura, dan seluruh wilayah perairan Malaysia di Laut China Selatan. Versi peta ini tampak berbeda dari versi Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 2012 yang menampilkan batas paling selatan RKP berada di utara Pulau Natuna Besar.

Sumber: Erickson dan Wuthnow (2016) dan U.S. Department of Defense (2012).
RKP China tahun 2012 versi AL China (kiri) dan Departemen Pertahanan AS (kanan).

Menurut kajian pakar pertahanan AS, Andrew Erickson dan Joel Wuthnow atas sumber-sumber China sendiri, RKP memiliki tiga arti penting, yakni sebagai:

a. barisan penghalang (barriers) untuk membatasi gerak militer China,

b. ‘papan tolakan’ atau pangkalan aju (springboards) pihak musuh, dan

c. acuan atau tumpuan (benchmarks) bagi proyeksi kekuatan laut dan udara China.10

Sebagai barisan penghalang, RKP membatasi gerak militer China dalam proyeksi kekuatan ke Taiwan dan Samudra Pasifik. Ke arah timur pesisir China, militer AS dan sekutunya hadir di beberapa gugus kepulauan yang membujur dari utara ke selatan, khususnya di Jepang dan Filipina. Bagi pemerintah China, kehadiran unsur dan pangkalan aju militer AS di RKP dapat menjegal upaya Beijing untuk menyerang dan menduduki Taiwan. Persoalannya, penguasaan China atas Pulau dan/atau Selat Taiwan membutuhkan pula penguasaan atas lautan dan ruang udara di sekitarnya, terutama di LCS. 

Arti Penting LCS bagi Siasat RKP

Seperti RKP sendiri, terdapat perbedaan versi peta klaim China di LCS dari segi jumlah garis dan cakupan wilayah. Meski dikenal umum sebagai ‘sembilan garis putus-putus’ (9-dashed line atau 9DL), peta resmi China terbitan Oktober 2023 menampilkan sepuluh garis yang mencakup Selat dan Pulau Taiwan.11 Padahal, peta pemerintah China tahun 2009 menunjukkan sembilan garis yang mengecualikan Taiwan.12 Artinya, China dengan sengaja menjaga kerancuan di LCS. Tujuan menjaga kerancuan ini masih belum jelas. Akibatnya, sebagian pakar menjuluki klaim Beijing bukan dengan angka, namun dengan bentuknya yang menjulur ke selatan, seperti ‘lidah sapi’ (cow’s tongue) atau ‘huruf U’ (­­U-shaped line, USL).13 Daripada 9DL, istilah dan singkatan USL ini rasanya lebih tepat menjadi julukan klaim China di LCS.14

Upaya Beijing menguasai USL selaras dengan arti penting RKP yang ketiga, yakni sebagai acuan proyeksi kekuatan laut dan udara militer China. Di atas beberapa dangkalan yang telah direklamasi, China membangun pangkalan aju berikut sarana dan prasarana penunjang demi kepentingan pertahanan dan militer.15 Dengan pangkalan aju ini, unsur patroli dan tempur udara China bisa beroperasi lebih lama, bahkan menunjang pembentukan Zone Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone atau ADIZ) di masa depan. Sebagai contoh, Karang Subi (Subi Reef) telah memiliki landasan pacu, hanggar, radar pengindraan, menara pengawas(air traffic controller atau ATC), dan tangki-tangki penampung bahan bakar.16 Sarana dan prasarana ini menunjang kinerja unsur-unsur Angkatan Udara China untuk lebih lama mengintai, membayangi, menghadang, memburu atau menyergap pesawat dan kapal sasaran ketika beroperasi dalam wilayah USL.

Selanjutnya, China juga bisa menetapkan versi laut dari ADIZ, yakni Maritime (Defence) Identification Zone (MIZ) atau System (MIS). Singkatnya, MIZ/MIS bisa mewajibkan kapal-kapal asing, terutama militer, untuk melaporkan kegiatan mereka selama melintasi wilayah USL.17 Bila kapal-kapal sasaran tidak patuh, aparat Beijing bisa menghentikan laju atau bahkan menaiki secara paksa sasaran tersebut. Aparat Filipina pun telah mengakui kemungkinan aparat China menaiki secara paksa kapal pemasok bekal ulang Manila di Dangkalan Thomas Kedua (Second Thomas Shoal) yang Beijing sengketakan.18 Apalagi, Amerika Serikat gencar menggelar ‘Operasi Kebebasan Navigasi’ (Freedom of Navigation Operation atau FONOP) dekat dangkalan yang diduduki China di LCS, seperti Karang Subi. Patroli FONOP AS memperkuat tekad Beijing membangun pangkalan aju di atas dan sekeliling dangkalan-dangkalan tersebut.

Selain itu, penguasaan Beijing atas USL bisa mendukung serangan dan/atau siasat blokade/penyekatan udara dan laut atas Taiwan. Bila ‘penyatuan kembali’ atau reunifikasi Taiwan dengan Daratan China adalah harga mati bagi Beijing, penguasaan USL menjadi keniscayaan geopolitik dan geostrategi. Secara geopolitik, kedekatan letak LCS dengan Taiwan menjadikannya bagian penting dalam siasat RKP. Secara geostrategi, penguasaan China atas USL dapat menghalangi upaya AS dan sekutunya mendukung pertahanan Taiwan. Sebabnya, gelar militer AS ke Taiwan dan sekitarnya bergantung pada dukungan logistik dari pangkalan-pangkalan di Filipina, Singapura, Australia dan Diego Garcia (Kepulauan Chagos di Samudra Hindia). Pangkalan-pangkalan ini terhubung dengan Taiwan hanya melalui jalur laut dan udara di LCS. Guna memperlemah pertahanan dan perlawanan Taiwan, mau tidak mau China perlu memutus jalur perhubungan laut dan udara militer AS dan sekutunya di LCS.

Keamanan Indonesia di LCS

Keunggulan RKP sebagai siasat pertahanan China sedikit banyak bergantung pada pengakuan Indonesia terhadap USL. Bila Indonesia terpaksa mengakui USL, negara-negara ASEAN lain bisa merasa makin tak berdaya dalam mempertahankan kepentingan dan klaim masing-masing di LCS. Berulang kali, China mengirim kapal nelayan dan/atau kapal aparat ke wilayah ZEE Indonesia di LCS. Peristiwa ini sempat beberapa kali memicu ketegangan antara aparat China dan Indonesia. Dari berita media massa, tampak peristiwa paling serius terjadi tahun 2016. Ketika itu, aparat China menghalangi-halangi tindakan aparat Indonesia menangkap dan mengamankan nelayan China yang mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia.19 Pemerintah Indonesia bereaksi tegas dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna untuk memimpin rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol.20

Gesekan antara aparat Indonesia dan China di LCS tidak berhenti di tahun 2016 saja. Media massa memberitakan bahwa gesekan terjadi kembali tahun 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.21 Sejak 30 Desember 2022, China bahkan mengerahkan kapal penjaga laut (coast guard) terbesarnya (dan terbesar di dunia) bernomor lambung CCG 5901 untuk patroli di wilayah ZEE Indonesia.22 Besar kemungkinan, pengerahan CCG 5901 merupakan isyarat China agar Indonesia segera menghentikan kegiatan pemanfaatan sumber daya migas bawah laut di ZEE. Sebabnya, lokasi patroli dan pelanggaran CCG 5901 terletak di Blok Tuna milik Indonesia yang sejak 2 Januari 2023 telah memasuki tahap Plan of Development (PoD).23

Bila sebelum 2021 pelanggaran China lebih banyak melibatkan kapal-kapal nelayan, sejak itu pelanggaran China cenderung melibatkan kapal-kapal aparat penegak hukum dan survei. Perpaduan gelar kapal nelayan, penegak hukum, dan survei ini jadi bagian dari siasat China mendesak Indonesia agar segera mengakui dan merundingkan tumpang tindih batas USL dengan ZEE. Bila Indonesia terus menolak mengakui keberadaan tumpang tindih ini, bisa jadi China mengerahkan unsur-unsur lain, seperti anjungan migas terapung, sebagaimana yang dilakukan terhadap Vietnam tahun 2014.24 Kemungkinan semacam ini tentu sangat menganggu keamanan Kepulauan Natuna dan sekitarnya.

Adu Siasat Indonesia—China

Upaya China untuk mendesak, bahkan memaksakan USL telah menuai perlawanan Indonesia. Dalam menghadapi desakan USL China, Indonesia menggunakan siasat diplomasi, penegakan hukum, serta pertahanan dan militer.25 Nota protes diplomatik merupakan taktik dari siasat pertama, yaitu siasat diplomasi, yang paling sering Indonesia lakukan.26 Namun, berkaca dari pengalaman Filipina sepanjang tahun 2022, ratusan nota diplomatik pun tetap membuat China bergeming.27 Selain nota diplomatik, pemerintah Indonesia berupaya mendorong kesepakatan Aturan Tata Perilaku (Code of Conduct atau CoC) antara China dan ASEAN, serta penamaan wilayah ZEE Indonesia di Laut China Selatan sebagai ‘Laut Natuna Utara’ (LNU). Sejauh ini, baik langkah CoC maupun LNU masih terlihat lemah di hadapan China. Misalnya, penamaan LNU pada tahun 2017 justru menuai protes dari China sebagai tindakan yang “tidak masuk akal sama sekali.”28 Sementara itu, perundingan CoC belum memberi hasil yang berarti, meski sudah berlangsung selama lebih dari dua dasawarsa.29

Siasat kedua, yaitu jalur penegakan hukum, juga merupakan siasat yang secara konsisten telah Indonesia terapkan. Memang, pada dasarnya, tidak tepat menyebut upaya penegakan hukum sebagai sebuah ‘siasat.’ Berbeda dengan diplomasi dan perang, apalagi politik, hukum bersifat baku, tetap, dan mengikat. Namun, kenyataan di LCS menunjukkan bahwa aparat penegak hukum China terlibat langsung sebagai alat geopolitik. Misalnya, kapal CCG terlibat dalam penyemprotan meriam air bertekanan tinggi, penyorotan sinar laser standar militer, dan tubrukan dengan unsur aparat negara lain yang bersengketa, seperti Filipina.30

Sejauh ini, aparat penegak hukum Indonesia yang sering berhadapan dengan CCG adalah kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Peningkatan daya gentar aparat penegak hukum tidak hanya bertumpu pada jumlah armada dan lama waktu patroli, namun juga ukuran kapal. Mengingat CCG menggunakan kapal patroli terbesar di dunia untuk bepatroli di LNU, pemerintah Indonesia membangun atau membeli kapal-kapal ukuran besar pula. Pada 16 Desember 2023, pemerintah Jepang sepakat membangun “kapal patroli besar” (large patrol vessel) untuk Bakamla senilai 9 miliar yen atau sekitar Rp980 miliar.31 Kapal ini bisa menambah gelar unsur Kapal Negara (KN) Bakamla di LCS yang pada tahun 2021 mengandalkan KN Pulau Nipahdan KN Pulau Marore.32 Jumlah ini tentunya masih kurang untuk menghadapi seluruh tantangan keamanan di ZEE, terutama pelanggaran CCG.

Siasat ketiga, yaitu penggunaan kekuatan pertahanan dan militer, telah Indonesia terapkan dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tahun 2022, Strategi Pertahanan Negara melihat kemungkinan terjadinya konflik terbatas di LCS hingga perang total.33 Meski Indonesia bukan negara yang bersengketa (non-claimant state) di LCS, resiko “perang limpahan” (spillover) ke wilayah Indonesia tetap ada.34 Untuk itu, pemerintah Indonesia telah lama berupaya menambah gelar unsur TNI di Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Pada tahun 2019, TNI meresmikan pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Pada 2021, Pulau Natuna Besar telah memiliki Satuan TNI Terintegrasi (STT) dari Angkatan Darat (AD), Laut (AL) maupun Udara (AU). Unsur laut STT memiliki lima KRI, meskipun hanya tiga yang bisa patroli serentak.35 Belakangan, TNI AL juga tengah membangun pangkalan kapal selam di Natuna.36 Sementara, unsur udara terdiri dari satu pesawat patroli maritim dan satu helikopter TNI-AL serta tiga pesawat TNI AU yang terdiri dari pesawat tempur F-16 dan Hawk, dan pesawat intai Boeing 737 Surveiller.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama internasional untuk mengamankan LCS, yang pernah menuai protes Beijing. Misalnya, tahun 2014 TNI-AL mengadakan latihan bersama multinasional Komododi Kepulauan Natuna, dan latihan bersama Sea Surveillance Exercise (Latma Sea Survex) dengan AL Amerika Serikat tahun 2015.37 Tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah latihan Super Garuda Shield(SGS) dengan AS, dan mengundang 12 negara lain, termasuk Australia dan Jepang.38 Akan tetapi, China menolak berpartisipasi dalam SGS sebab menurutnya latihan semacam ini “mengganggu stabilitas kawasan.”39 Menanggapi protes ini, Panglima TNI kala itu, Jenderal Andika Perkasa, menilai bahwa “mungkin, mungkin kita [Indonesia] belum prioritas” bagi China.40 Padahal, pada 2011—2014 Indonesia dan China pernah melaksanakan latihan pasukan khusus tahunan yang bernama Sharp Knife. Namun, pada tahun 2015 TNI menghentikan latihan ini akibat pelanggaran China atas wilayah ZEE Indonesia.41

Tahun 2023, TNI menjadi tuan rumah latihan militer se-ASEAN yang pertama dengan nama ASEAN Solidarity Exercise-01 atau ASEX-01. Kabarnya, sebagian negara ASEAN merasa keberatan dengan rencana awal lokasi latihan di LNU yang berpotensi merugikan USL China.42 Keberatan ini tampak dalam pernyataan Panglima Kamboja, Jenderal Vong Pisen, yang baru belakangan mengaku belum pernah menyetujui rencana ASEX-01 diadakan di LNU. Anehnya, bila memang Kamboja merasa keberatan, mengapa Jenderal Pisen tidak langsung menyatakannya saat Panglima TNI pertama kali mengumumkan lokasi latihan itu? Sepertinya, keberatan Kamboja ini mendorong ASEX-01 berpindah lokasi ke perairan selatan Pulau Natuna untuk fokus pada kegiatan penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan.43

Kesimpulan dan Saran: Seberapa Unggulkah Siasat Indonesia?

Dari ketiga siasat di atas, Indonesia tampak belum memiliki daya gentar yang cukup untuk menangkal upaya China menegakkan USL di LNU. Upaya China menegakkan USL dapat memperkuat RKP dan mengancam kebebasan navigasi militer AS beserta sekutunya. Untuk itu, AS sebenarnya berkepentingan agar Indonesia berdaya gentar menghadapi pelanggaran China. Bila daya gentar Indonesia tampak atau terkesan lemah, mungkin saja AS dan sekutunya justru mengambil tindakan sendiri yang lebih keras dan tegas. Tentunya, Indonesia tidak ingin unjuk kekuatan AS dan negara-negara lain makin marak terjadi di Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Upaya saling unjuk kekuatan semacam ini hanya akan memperkeruh keadaan dan memperbesar ketegangan yang sudah ada.

Pada dasarnya, keterbukaan pemerintah dan keterlibatan masyarakat sipil bisa menambah keunggulan siasat Indonesia. Dari sisi keterbukaan, pemerintah Indonesia perlu lebih gencar memberitakan setiap pelanggaran dan gesekan aparat dengan China di media massa.44 Dari rekam jejaknya, Beijing ingin Indonesia menutup-nutupi berita tentang gesekan di LCS demi menjaga citra/reputasi internasionalnya selagi mempererat hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia, terutama lewat Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiativeatau BRI). Padahal, citra China di mata internasional dan rakyat Indonesia bisa jadi daya tawar Indonesia menghadapi pelanggaran Beijing di LNU. Tanpa pengawasan dan pemberitaan media massa, Beijing lebih merasa leluasa untuk melakukan pelanggaran.

Dari sisi keterlibatan, Indonesia bisa mendorong siasat keempat melalui pemberdayaan kelompok nelayan dan sipil lainnya di Kepulauan Natuna. Pada dasarnya, tidak ada yang baru dalam siasat ini. Baik China maupun Filipina sudah lebih dahulu melakukan siasat di atas, misalnya, dengan pengerahan ‘milisi laut’ (maritime militia) oleh China dan ‘konvoi layar Natal’ (Christmas convoy) oleh Filipina di LCS.45 Pemberdayaan kelompok nelayan tidak hanya bertujuan semata-mata untuk membantu kinerja aparat, tetapi juga demi memanfaatkan hak berdaulat Indonesia di ZEE, yakni sumber daya perikanan. Selama ini, pemanfaatan sumber daya perikanan di LNU masih terkendala pendeknya jarak jangkau kapal-kapal nelayan setempat.

Patut dicatat, siasat semacam ini harus mengutamakan kepentingan dan hak-hak nelayan Kepulauan Natuna. Usul awal untuk mengerahkan kelompok nelayan Indonesia dari wilayah lain tidak hanya memakan biaya yang lebih besar, tetapi juga memicu gesekan, bahkan konflik dengan nelayan setempat.46 Sama halnya dengan milisi laut China, nelayan setempat perlu mendapat subsidi pemerintah Indonesia.47 Sejauh ini, kegiatan tangkap nelayan setempat masih terkendala keterbatasan peralatan, logistik, dan rantai distribusi. Misalnya, mereka perlu kapal-kapal tangkap ukuran besar, alat-alat pendingin dan telekomunikasi, kecukupan bahan bakar, serta sarana dan prasarana distribusi hasil tangkapan. Semua ini perlu dukungan langsung dari pemerintah pusat, terutama KKP.

Meski demikian, seluruh siasat di atas belum tentu juga menjamin Indonesia mampu menghentikan pelanggaran China di LNU. Belajar dari pelanggaran China di Blok Tuna, makin gencarnya siasat Indonesia justru berpotensi meningkatkan gesekan dan ketegangan antara Indonesia dan China, baik aparat maupun rakyat di laut. Namun demikian, keinginan untuk menahan diri dari tindakan yang memperkeruh keadaan semestinya tidak menjadi alasan untuk bersikap serba ‘jaga aman.’ Pasalnya, sikap ‘jaga aman’ ini justru jadi peluang bagi China untuk terus melanggar wilayah Indonesia. Apalagi, ketika Indonesia pun sepakat bungkam terkait gesekan aparatnya dengan pelanggaran China. Bila sikap ‘jaga aman’ ini belum berhasil menghentikan pelanggaran China, setidaknya pemerintah Indonesia bisa menambah keterbukaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menilai dan menghadapi pelanggaran tersebut. *Untuk artikel lengkap dengan referensi, sila unduh versi PDF*.

Ristian Atriandi Supriyanto adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dan peneliti mitra (research fellow) Forum Sinologi Indonesia. 

Tim Editor:

Penasihat: A. Dahana

Pelaksana:

Johanes Herlijanto

Muhammad Farid

Ignatius Edhi Kharitas